Media Massa Penuh Drama Pencitraan, Medsos Banjir Hoaks, Teguh: Pilpres Bakal Berbuah Petaka

AI Mangindo Kayo | Rabu, 28-03-2018 | 20:41 WIB | 134 klik | Nasional
<p>Media Massa Penuh Drama Pencitraan, Medsos Banjir Hoaks, Teguh: Pilpres Bakal Berbuah Petaka<p>Pendiri Sindikasi Media Online Indonesia atau Indonesian Online Media Syndicate (IOMS), Teguh Santosa. (istimewa)

VALORAnews - Pendiri Sindikasi Media Online Indonesia atau Indonesian Online Media Syndicate (IOMS), Teguh Santosa menilai, masyarakat pers nasional memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menyiarkan track record serta kapasitas tokoh-tokoh yang menyatakan siap jadi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 mendatang.

"Informasi mengenai drama pencitraan tokoh, seharusnya tidak jadi warna dominan dalam pemberitaan seputar kontestasi politik nasional yang sudah di depan mata," tegas Teguh dalam dialog di RRI Pro 1 Jakarta, Rabu (28/3/2018). IOMS adalah jaringan media yang dikelola Kantor Berita Politik RMOL.

Teguh jadi narasumber tunggal, dalam dialog yang dipandu penyiar, Ratih Atmodjo itu.


Drama pencitraan seperti naik kereta atau naik jet pribadi bersama petahana, diundang ke Istana memberi makan domba atau ke makam minta wangsit dan berkeliling dengan sepeda yang terlalu berlebihan, terang dia, bisa menyesatkan.

"Seakan hal-hal itu jauh lebih penting daripada kemampuan tokoh membaca tantangan zaman dan menyusun program strategis," urai Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu.

Publik, sambung Teguh, harus mendapatkan informasi yang lebih substansial tentang figur, daripada sekadar drama pencitraan. "Masyarakat harus dibantu untuk memahami bahwa tantangan di depan lebih berat," terangnya.

Dikatakan Teguh, negara-negara besar dipimpin oleh tokoh yang memiliki karakter kuat. Disaat bersamaan, punya komitmen memproteksi kepentingan nasional mereka. Ada Donald Trump di Amerika Serikat, Xi Jinping di Republik Rakyat China, Shinzo Abe di Jepang, dan Narendra Modi di India, misalnya.

Dia menambahkan, sejak 2012, Teguh mengaku sudah mengamati fenomena politik pencitraan yang ketika itu disebutnya sebagai photoshop politics. Target dari praktik politik yang menggunakan teknik-teknik memoles penampilan seorang tokoh ini, akan hanya menawarkan keindahan semu.

"Kalau media massa diwarnai drama pencitraan, sementara media sosial diramaikan kabar bohong dan ujaran kebencian, maka pemilihan presiden secara langsung bisa berbuah petaka," tegas Teguh.

Pada bagian lain, Teguh juga mengingatkan, mempromosikan gagasan dan program strategis, serta tokoh yang dianggap memiliki kapasitas untuk mewujudkan gagasan melalui program-program strategis itu, adalah tanggung jawab partai politik.

Menurut Teguh, kualitas demokrasi ditentukan antara lain oleh itikad partai politik menyeleksi calon-calon pimpinan nasional, yang memang kredibel dan punya kapasitas.

"Kalau belum apa-apa partai politik sudah takluk pada "ancaman" popularitas yang dengan serampangan dikonversi menjadi elektabilitas, maka partai politik sesungguhnya sedang menawarkan racun di cawan emas untuk diminum rakyat," nilai Teguh.

"Konkretnya, hal pertama yang dilakukan partai politik seharusnya adalah menyeleksi tokoh berdasarkan track record dan kapasitas yang dimiliki. Setelah itu baru mempopulerkannya sebagai tokoh yang paling pantas memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Jangan dibalik," demikian Teguh. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Rantau lainnya
Berita Nasional lainnya