Guru Non Sertifikasi dari 7 Kecamatan Pertanyakan Sistem Penggajian

AI Mangindo Kayo | Senin, 07-05-2018 | 21:01 WIB | 190 klik | Kab. Solok Selatan
<p>Guru Non Sertifikasi dari 7 Kecamatan Pertanyakan Sistem Penggajian<p>Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman didampingi Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga saat menyambut perwakilan guru terkait penerapan penerima TPP di ruang kerjanya, Senin (7/5/2018). (humas)

VALORAnews - Puluhan perwakilan guru non sertifikasi tiap jenjang pendidikan dari tujuh kecamatan di Kabupaten Solok Selatan (Solsel), datangi kantor bupati, Senin (7/5/2018). Kedatangan mereka ini untuk menuntut atas haknya masuk atau tidak dalam kategori penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemkab Solsel.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) non guru pada Pemkab Solsel telah menerima TPP berbasis kinerja ini untuk periode Januari-Februari 2018. Tapi kami para guru ini, belum menerima hingga kini. Apakah kami masuk kategori penerima TPP atau tidak," kata Armen, juru bicara perwakilan guru tersebut di hadapan Abdul Rahman.

Kedatangan guru-guru ini, lanjut Armen, merupakan sebuah bentuk reaksi atas harapan mereka supaya tidak diperlakukan berbeda dengan pegawai non guru di lingkup Pemkab Solsel, terkait dengan pemberian TPP.


"Maka kami mendatangi Pak Wabup, untuk minta kejelasan, apa penyebabnya kami belum menerima TPP padahal pegawai yang lain sudah menerima," ujarnya.

Abdul Rahman menerima kedatangan perwakilan guru tersebut di ruang kerjanya bersama Sekkab Solsel Yulian Efi, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yul Amri, Kadis Pendikan Solsel, Zulkarnaini dan Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur (PPA) BKPSDM Solsel, Admi Zulkhairi beserta Kabag Humas dan Protokol, Firdaus Firman.

Asisten III Setdakab Solsel, Yul Amri mengaku terkait TPP sebagaimana Peraturan Bupati (Perbub) Solsel No 41 Tahun 2017, menyatakan bahwa setiap pegawai yang telah mendapat tambahan di luar gaji baik dari APBD maupun APBN tidak termasuk sebagai penerima TPP. Dalam hal ini katanya, guru non sertifikasi menjadi salah satu yang masuk dalam kategori tidak menerima TPP lantaran telah menerima tunjangan fungsional daerah dari APBN.

"Sesuai Perbub ini, maka kami takut menyalahi regulasi bila tetap dilakukan pemberian TPP kepada guru non sertifikasi," katanya.

Diketahui, para guru non sertifikasi di Solsel menerima tunjangan fungsional daerah sebesar Rp250 ribu tiap bulan. Sementara, TPP yang diterima pegawai di lingkup Pemkab Solsel mencapai Rp2 jutaan perbualannya dan semakin besar sesuai tingkat golongan.

Bila dibandingkan dengan besaran TPP yang diberikan Pemkab Solsel kepada pegawai penerima, tentu jumlah tunjangan yang sejauh ini diterima oleh para guru non sertifikasi sangat jauh timpangnya. Berdasarkan pengakuan para guru tersebut, semenjak diberlakukan pemberian TPP di Pemkab Solsel, pihaknya tidak menerima lagi tunjangan fungsional yang dimaksud sejak awal tahun ini.

"Ditilik dari jumlahnya, maka kondisi ini sangat tidak adil bagi kami. Parahnya lagi, tunjangan yang disebutkan itu sudah tidak lagi kami terima hingga kini. Dan dari alasan itu pula kami tidak dimasukkan ke dalam kategori penerima TPP. Sangat ironis," kata Depiati, salah seorang guru non sertifikasi yang saat mengajar di salah satu TK di Soslel.

Menyambut aspirasi guru tersebut, Abdul Rahman mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk TPP melalui APBD dan telah disahkan serta disepakati menjadi Peraturan Daerah. Setiap pegawai yang merasa memiliki hak sebagai penerima TPP ini namun belum juga menerima sudah sewajarnya mempertanyakan.

"Perlu dipahami, bahwa peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya Solsel jangan dipandang sebelah mata. Hargai keringat mereka dengan layak beedasarkan azas kepatutan," katanya.

Dia menilai, telah terjadi kekeliriuan penafsiran dengan tidak memasukkan para guru non sertifikasi itu sebagai penerima TPP. Terlebih lagi, dengan alasan bahwa mereka telah menerima tunjangan yang hanya sebesar Rp 250 ribu. Itu, sebutnya, telah terjadi ketimpangan dalam memperlakukan guru dan pegawai non guru.

"Jika telah ada Perbubnya, saya kira bisa direvisi lagi. Ini mungkin kekeliriuan penafsiran saja. Kemudian untuk regulasi kita juga bisa ke daerah lain terkait TPP kenapa guru daerah lain bisa menerima TPP dan di sini tidak," tegas Abdul Rahman.

Setelah melewati serangkaian dialog, akhirnya didapati kesepakatan bahwa terhitung bulan Maret dan selanjutnya para guru non sertifikasi di Solsel akan menerima TPP berbasis kinerja. Sementara, Januari-Februari guru tersebut tetap menerima tunjangan fungsional daerah.

"Kenapa dari Maret, karena upaya dilakukan revisi dilakukan terhitung dari bulan itu. Sementara, Januari-Februari guru ini masih terhitung sebagai penerima tunjangan fungsional, Maret dan selanjutnya baru menerima TPP," tambah Yul Amri. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Pendidikan lainnya
Berita Kab. Solok Selatan lainnya