BPK Diminta Audit Laporan Keuangan

13 DPD dan Forum Silaturahmi Kader Desak Ali Mukhni Mundur

AI Mangindo Kayo | Senin, 14-05-2018 | 21:07 WIB | 534 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>13 DPD dan Forum Silaturahmi Kader Desak Ali Mukhni Mundur<p>Sekretaris DPW PAN Sumbar, Taslim Dt Tambogo. (istimewa)

VALORAnews - Forum Silaturahmi Kader PAN Sumbar, mendesak Ali Mukhni mundur dari jabatannya sebagai ketua provinsi. Selain itu, forum yang beranggotakan loyalis partai berlambangkan matahari terbit ini, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit penggunaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Sumbar.

"Desakan mundur ke Ali Mukhni ini, murni untuk selamatkan partai jelang menghadapi tahapan pemilu 2019," ujar Sekretaris DPW PAN Sumbar, Taslim Dt Tambogo kepada wartawan di Padang, Senin (14/5/2018) di Padang.

Taslim yang merupakan Kader Utama PAN ini menggelar jumpa pers dengan dihadiri sejumlah pengurus teras lainnya seperti sejumlah wakil ketua, Fajril Ale dan Abduh, Syahril Amiruddin (wakil sekretaris), serta unsur MPP Ki Jal Atri Tanjung serta beberapa pengurus dan kader lainnya.


"Jangan lihat ini sebagai sikap, tapi ini adalah jeritan hati kader PAN di Sumbar yang masih punya keyakinan PAN bisa besar di Pemilu 2019 di Sumbar, asal tidak dipimpin ketua DPW sekarang," tambah Fajri Ale.

Banyak Pelanggaran

Dalam pernyataan sikap forum silaturahmi kader yang dibacakan Taslim disebutkan, DPW PAN diduga telah melakukan pelanggaran AD/ART partai. Seperti, mengganti ketua fraksi PAN DPRD Sumbar tanpa melalui rapat harian DPW. Lalu, pengajuan penggantian pengurus tidak melalui rapat dengan menandatangani sendiri yaitu surat ketua DPW tertanggal 20 Mei 2017.

Selain itu, Forum Silaturahim Kader yang didukung 13 DPD PAN se-Sumbar juga mendesak BPK RI untuk melakukan audit keuangan Parpol yang bersumber APBD.

"PAN garisannya tegas terkait penyalahgunaan keuangan negara atau daerah yakni pecat. BPK RI mesti audit keuangan PAN, sebab laporan keuangan dana bantuan partai politik diterima PAN diduga fiktif dan juga ada dugaan pemalsuan tanda tangan melalui seorang ASN di Pemkab Padangpariaman," urai Taslim yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI 2004-2009.

Selain itu, para loyalis setia PAN Sumbar menyatakan sikap di poin terakhir terkait laporan fiktif penggunaan bantuan keuangan partai politik 2017. "Temuan kita, pada tahun itu tidak ada kegiatan partai yang menggunakan kas DPW yang berasal dari bantuan keuangan partai politik di APBD Sumbar. Agar clean and clear, kita meminta BPK RI mempelototi laporan itu," tegas Taslim.

Tak adanya penggunaan dana yang bersumbar dari bantuan keuangan parpol 2017 ini, juga diamini Syahril Aminudin. "Tak ada kegiatan Parpol pakai dana bantuan di tahun anggaran 2017, kok ada di laporan keuangannya. Ada apa ini," ujar Syahril.

Ditegaskan Syahril, desakan mundur ke Ali Mukhni ini merupakan akumulasi kekecewaan kader atas gaya kepemimpinannya. Desakan ini didukung 13 DPD PAN se-Sumbar. "Bahkan desakan ini juga sudah mendapat restu dari Pak Amien Rais," ujar Syahril.

Bahkan, Syahril mengatakan, tim investigasi terkait soal bantuan keuangan Parpol sedang bekerja. "Jika sudah ada bukti awal, kami akan laporkan ke Polda Sumbar," ujarnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya