Pemko Padang Fasilitasi Pertemuan Kupas Kecurigaan DPT Pilkada 2018

AI Mangindo Kayo | Senin, 14-05-2018 | 21:11 WIB | 176 klik | Kota Padang
<p>Pemko Padang Fasilitasi Pertemuan Kupas Kecurigaan DPT Pilkada 2018<p>Asisten I Setdako Padang, Vidal Triza bersama M Sawati (ketua KPU Padang), Dori Putra (Ketua Panwaslu Padang) dan unsur Forkopimda, salam kompak usai pertemuan membahas DPT Pilkada Padang 2018 yang dipertanyakan pasangan calon nomor urut 1, Senin (14/5/2018). (humas)

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang, Senin (14/5/2018) menindaklanjuti surat tim kuasa hukum pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Padang nomor urut 1, Emzalmi-Desri Ayunda yang meminta kejelasan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, 27 Juni 2018.

Rapat ini, dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setdako Padang, Vidal Triza. Sejumlah pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2018 di Kota Padang, hadir dalam pertemuan penting tersebut. Seperti, Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati, Dori Putra (Ketua Panwaslu Padang), pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang serta tim kuasa hukum paslon Walikota dan Wakil Walikota Padang nomor urut satu.

Vidal mengatakan, meski telah ditetapkannya DPT Pilkada Padang 2018, namun masih memerlukan kejelasan dan ketegasan lagi. Mengingat, persoalan ini sangat signifikan dan harus dijelaskan secara konkrit oleh pihak terkait dalam hal ini KPU.


Salah satunya seperti adanya surat yang dilayangkan Kantor Hukum Liberty selaku tim kuasa hukum paslon nomor urut satu, yang meminta pemko dapat memfasilitasi membahas kejelasan adanya dugaan perbedaan DPT dengan jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Kemendagri.

Beberapa waktu lalu, KPU Padang telah men-sahkan DPT sebanyak 535.265 orang, yang datanya sudah berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. DPT itu, juga telah dicacah secara detail oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pemutakhiran data.

"Kita tentu sama-sama menginginkan bagaimana pilkada badunsanak dapat kita ciptakan di Kota Padang secara baik, aman dan damai. Dimana dalam Undang-undang terkait penyelenggaraanya oleh KPU dan pengawasannya oleh Panwaslu. Sementara pemerintah daerah diminta untuk memberikan kelancaran sesuai tugas dan wewenang yang tercantum dalam aturan dan perundang-undangan," sebut Vidal.

Terkait perihal agenda pertemuan tersebut, jelas Vidal lagi, Pemko telah memfasilitasinya sehingga ada penjelasan lebih lanjut terkait jumlah DPT pada Pilkada Padang 2018.

"Dalam kesempatan ini KPU, Panwaslu serta pemko membahas secara baik terkait DPT bersama kuasa hukum paslon nomor urut satu. Alhamdulillah, diskusi berjalan baik dan lancar, dimana Ketua KPU Padang menyampaikan pihaknya akan melakukan konsultasi ke KPU RI dalam waktu dekat untuk kejelasan jumlah DPT tersebut," tutur Vidal.

KPU Padang telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Padang sebanyak 535.265 pemilih pada 19 April lalu. Jumlah DPT tersebut terdiri dari 261.797 laki-laki dan 273.468 perempuan. Yang tersebar di 11 kecamatan untuk 104 kelurahan yang ada di Kota Padang.

Sementara itu, Mukti Ali selaku Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut satu meminta pemko menegaskan, DPT yang disahkan KPU berjumlah 535.265 itu memiliki perbedaan dari data DP4, sehingga terjadi perbedaan yang sangat krusial diperkirakan sampai 88 ribu pemilih berkurang.

"Di sinilah kami dari tim kuasa hukum paslon nomor urut satu, menginginkan gambaran yang betul-betul akurat. Supaya tidak ditemukan ketimpangan, karena persoalan DPT sangat penting dan substansi sekali. Termasuk kejelasan yang konkrit terkait DPT apakah ada yang pindah, meninggal dan lain sebagainya," imbuhnya.

M Sawati menjelaskan, KPU Padang akan melakukan konsultasi dengan KPU RI, sehingga nanti diharapkan bisa memastikannya.

"In Shaa Allah, setelah pertemuan ini kita akan menyurati KPU RI melalui koordinasi dengan KPU provinsi. Setelah itu kita tunggu saja jawaban KPU RI terkait apa kebijakan nantinya, yang jelas kita bekerja seusai aturan yang dipandukan," jelasnya.

Sawati pun menerangkan adanya perbedaan DPT pemilihan sekarang dibanding sebelumnya. Ia mencontohkan, pada pemilu sebelumnya jika orang yang ada dalam DPS tidak ditemukan KPU masih memasukkannya sebagai memenuhi syarat (MS), sementara sekarang aturannya tidak begitu lagi.

"Kalau sudah dicari berkali-kali oleh PPDP yang ditunjuk, lalu orang tersebut tidak diketemukan dan orang disekitarnya juga mengatakan tidak tahu, maka orang tersebut dikatakan sudah tidak ada lagi maka sekarang dimasukkan tidak memenuhi syarat (TMS)," terangnya.

"Jadi, itu mungkin perbedaannya mengapa DPT pada pilkada serentak di Padang tahun ini menurun dibanding pemilu sebelumnya," urai dia.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra juga hadir pada pertemuan itu menyampaikan harapan, agar pelaksanaan pilkada di Kota Padang berjalan baik dan lancar nantinya.

"Kami di DPRD tentu ingin terciptanya pilkada Kota Padang secara badunsanak, karena ini menyangkut menemukan siapa pemimpin dan arah kemana arah pembangunan kota ini ke depan," tuturnya. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Metro lainnya
Berita Kota Padang lainnya