KJM Gelar Sosialisasi Pilwako Padang

Wajib Bawa Dokumen Kependudukan Saat Mencoblos di Pemilihan Serentak 2018

AI Mangindo Kayo | Jumat, 08-06-2018 | 18:20 WIB | 333 klik | Kota Padang
<p>Wajib Bawa Dokumen Kependudukan Saat Mencoblos di Pemilihan Serentak 2018<p>Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulay bersama Riki Eka Putra (ketua divisi hukum KPU Padang) saat sosialisasi Pilwako Padang 2018 yang digelar KJM, Jumat (8/6/2018). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Hasil riset Dewan Pers pada pemilu 2014 mengungkapkan, 75 persen berita dari berbagai media yang diteliti, terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Produk jurnalistik cenderung partisan ataupun berpihak pada calon tertentu.

Hal itu dikatakan Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulay pada Sosialisasi Pilwako Padang 2018 dengan tema Peran Kelompok Literasi dan Pers Kampus dalam Mendorong Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilwako Padang 2018 di Sikola Cafe, Jl KIS Mangunsarkoro No 11 Padang.

"Media massamerupakan salah satu elemen yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Seyogyanya, KPU dan media, bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, bersih dan berintegritas," ungkap Gebril dalam sosialisasi yang digelar Komunitas Jurnalis Muda (KJM) bersama KPU Padang itu.


Selain itu, Gebril menilai, mediadan praktisi pers memegang peran penting dalam mengawal, menjaga serta mengawasi penyelenggaraanPemiluagar berjalan secara aman, damai, berkualitas dan berintegritas.

"Siapa mengambil peran utama dalam menciptakan pemilu damai dan berinteritas itu? Kesimpulannya, peran media itu utama dalam pemilu damai," kata Gebril.

Bersama Gebril, juga tampil sebagai pemateri Ketua Divisi Hukum KPU Padang, Riki Eka Putra. Dia berharap, media tak hanya memasifkan tanggal pencoblosan pada 27 Juni 2018, juga mengabarkan bahwa setiap pemilih yang akan gunakan hak pilihnya wajib membawa KTP Elektronik atau dokumen kependudukan lainnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita sangat berharap, rekan-rekan media menyosialisasikan kewajiban membawa dokumen kependudukan ini saat mencoblos. Tak hanya form C6 (pemberitahuan memilih)," harap Riki.

Bagi warga Padang yang belum punya dokumen kependudukan elektronik, terang Riki, masih akan dilayani Disduk Capil Padang hingga H-1 Pencoblosan atau 26 Juni 2018.

Selain itu, Riki memastikan, telah melakukan berbagai upaya dalam memasifkan pelaksanaan pemilihan Pilwako Padang. Program dan format kegiatannya juga lebih banyak dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

"Kita berharap, upaya maksimal yang telah dilakukan ini akan meningkatkan partisipasi pemilih," tukas Riki dalam acara yang dimoderatori Ketua KJM, Firdaus Diezo. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Metro lainnya
Berita Kota Padang lainnya