Warga Pekonina Blokir Jalan Masuk ke PT Supreme, Ini Alasannya

AI Mangindo Kayo | Jumat, 14-09-2018 | 22:52 WIB | 3300 klik | Kab. Solok Selatan
<p>Warga Pekonina Blokir Jalan Masuk ke PT Supreme, Ini Alasannya<p>Warga Pekonina, memblokir jalan menuju PT Supreme Energy Muaralaboh, Jumat (14/9/2018). Hal ini buntut dari kekecewaan warga terhadap perusahaan panas bumi itu. (diky lesmana/valoranews)

VALORAnews - Sejumlah masyarakat Pekonina, Kecamatan Pauh Duo, Solok Selatan, lakukan aksi blokir jalan menuju PT Supreme Energi Muaralaboh (SEML), Jumat (15/9/2018), sekitar pukul 09.00 WIB. Pemblokiran jalan ke perusahaan panas bumi itu, disebabkan atas tuntutan masyarakat tidak direalisasikan komitmen perusahaan dengan masyarakat sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Pantauan di lapangan, jalan masuk menuju perusahaan diblokir dengan menggunakan pohon kayu dan batu. Kendaraan yang menuju perusahaan maupun sebaliknya, tidak diperbolehkan melewati jalan menuju blok nol Pekonina atau ke lokasi PT SEML. Akibatnya, selama tiga jam truk pengangkut material, kendaraan karyawan maupun kendaraan operasional perusahaan parkir di sepanjang jalan.

Ratusan massa juga terlihat berkerumun, di sepanjang jalan menuju ke PT SEML. Aksi ini, mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.


Menurut warga, aksi itu adalah puncak jenuh dan hilangnya kesabaran warga terhadap sejumlah persoalan yang timbul antara PT SEML dan perusahaan sub-sub kontraktornya dengan masyarakat. Persoalan tenaga kerja, persoalan etika lingkungan, persoalan ketidakpedulian terhadap warga. Perusahaan dirasa seolah-olah terlalu lepas tangan.

Wali Jorong Pekonina, Istori didampingi Ketua Pemuda, Sunanto, kepada wartawan mengatakan, aksi yang dilakukan warga bersifat spontan.

"Aksi ini spontanitas warga. Tanpa ada setingan apalagi hasutan dari pihak luar dan tidak dipersiapkan sebelumnya," jelas Istori.

Menurutnya, sejumlah warga dan pemuda duduk bersama dan berdiskusi. Akhirnya, memutuskan demo untuk mempertanyakan sejumlah tuntutan mereka.

"Dari jauh hari, sebelumnya perwakilan warga sudah mencoba berbicara dan bernegosiasi kepada pihak perusahaan, dan secara tertulis juga sudah dilakukan. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan," terangnya.

Tuntutan warga itu terdiri dari persoalan tenaga kerja, persoalan etika perusahaan dalam beraktivitas. Ketiga, persoalan kompensasi dan sumbangsih perusahaan terhadap warga sekitar perusahaan.

"Tenaga kerja lokal, sudahlah jumlahnya tidak seberapa yang diterima, dipecat sesuka hati mereka pula," katanya.

Jumlah tenaga lokal yang diterima di PT SEML berdasarkan data resmi PT Rekind, berjumlah 85 orang. PT Rekind merupakan sub kontraktor utama PT SEML. Di bawah PT Rekind, ada lagi sub-sub kontraktor lainnya sesuai dengan bidang kerja yang diberikan.

Diperkirakan jumlahnya lebih dari 10 sub kontraktor. Pekerja di sub-sub kontraktor itu, diperkirakan lebih banyak dari luar daerah.

"Katanya dulu, baik di PT SEML, Rekind maupun sub-sub kontraktornya itu, akan diutamakan pekerja lokal. Kenyataannya, tidak ada," tuturnya.

Selain itu, juga tidak ada pemberitahuan atau rekruitmen tenaga kerja yang dilakukan secara terbuka. "Padahal sudah dibentuk komite nagari, yang pada awal dulu disepakati jadi perpanjangan tangan masyarakat untuk tenaga kerja," ulasnya.

Parahnya lagi, sejumlah tenaga kerja lokal yang beruntung diterima bekerja. Justru mendapat perlakuan yang dianggap kurang adil oleh warga.

"Baru-baru ini, satu lagi dipecat. Itu tanpa ada surat peringatan seperti seharusnya. Hal ini, salah satu yang juga menjadi pemicu kekesalan warga," katanya.

Selain itu, lanjutnya, etika dengan lingkungan sekitar perusahaan dinilai warga 'minus'. Meski disetiap kesempatan pihak humas PT SEML mengatakan sudah berbuat banyak untuk masyarakat, kenyataan yang dirasa warga tidak seperti itu.

"Sejauh ini, kami baru menikmati abu perusahaan saja. Warga sepanjang jalan perusahaan, merasa tersiksa. Tidur tidak bisa nyenyak, abu jalan menggebubu setiap saat. Bahkan, sejumlah rumah sudah mulai retak-retak," jelasnya lagi.

Warga meminta perusahaan untuk bisa memberi kompensasi terkait hal itu. "Intinya adalah semacam perhatian perusahaan terhadap warga yang terdampak lansung dari aktivitas mereka," tegasnya.

Menindak lanjuti hal itu, Polres Solok Selatan mencoba melakukan mediasi antara warga dan pihak perusahaan. Mediasi dipimpin Waka Polres Solsel, Kompol Edy Warman. Dari hasil mediasi itu, warga bersedia membuka blokir jalan menuju PT SEML.

Kemudian, mediasi warga bersama perusahaan dilajutkan dengan mediator pihak kepolisian. Dalam mediasi itu, hadir dari pihak PT. SEML, diwakili staf humas, Roja. Dari PT. Rekind, bersama Humas Fredy Agam. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Solok Selatan lainnya