KAN Cabut Kewenangan Perwakilan Niniak Mamak Kecamatan Sangir, Ini Pemicunya

AI Mangindo Kayo | Selasa, 09-10-2018 | 18:35 WIB | 221 klik | Kab. Solok Selatan
<p>KAN Cabut Kewenangan Perwakilan Niniak Mamak Kecamatan Sangir, Ini Pemicunya<p>Ilustrasi

VALORAnews - Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuak Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Gustar Inyiak Rajo Labiah menyatakan, pemungutan biaya pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebesar Rp450 ribu per persil di Nagari Lubuak Gadang Timur, bukan kesepakatan niniak mamak.

"Kami tidak pernah menyepakati pemungutan biaya atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL. Hal itu dilakukan oknum perwakilan niniak mamak yang mengatasnamakan niniak mamak," katanya.

Menurutnya, untuk membuat sertifikat program PTSL, harus diketahui oleh niniak mamak pokok, tetapi itu tidak dilaksanakan oleh perwakilan. Selain itu, perangkat adat di Lubuak Gadang Kecamatan Sangir yaitu Rajo Duo Selo, Barih Nan Tigo dan Niniak Mamak nan 36, bukannya 35.


Selanjutnya, pungutan tersebut didalilkan untuk mendirikan balai-balai adat di Lubuak Gadang Timur. Itu tidak dibenarkan, sebab sudah ada di Lubuak Gadang.

"Nagari bisa dimekarkan tetapi adat tidak bisa. Walaupun nagari dimekarkan, adat tetap satu sehingga pembangunan balai-balai adat tidak dibenarkan, sebab sudah ada di Lubuak Gadang," katanya.

Ditambahkan Bendahara KAN, Gusrial Inyiak Rang Tuo, perwakilan niniak mamak hanya perwakilan kato Niniak Mamak nan 36.

"Perwakilan niniak mamak sengaja ditempatkan di wilayah tertentu, karena alasan jarak untuk mewakili niniak mamak mengurus persoalan anak kemenakan seperti ada kematian dan pernikahan," ujarnya.

Perwakilan niniak mamak, kalau ingin bekerja mengatasnamakan adat, harus persetujuan Niniak Mamak nan 36. Sekarang, semua perwakilan niniak mamak di Kecamatan Sangir dicabut oleh KAN dan setiap urusan adat langsung ke Niniak Mamak nan 36.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris LKAM Solok Selatan, Attila Majidi Datuak Sibungsu.

Sebelumnya, salah seorang tokoh adat yang juga anggota Bamus Nagari Lubuak Gadang Timur, Syafrudin Wakiu Datuak Pintu Basau, mengakui, memungut biaya pengurusan sertifikat tanah pada program PTSL (diera SBY dikenal dengan Prona-red) sebesar Rp450 ribu per sertifikat.

"Kami tahu pengurusan sertifikat gratis, tetapi berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang Timur, di antaranya para datuk, sesepuh, ninik mamak termasuk unsur pemuda, memungut biaya pengurusan sertifikat yang nantinya digunakan untuk membangun balai adat," katanya.

Dia mengatakan, ninik mamak memang melakukan pungutan untuk kepentingan nagari dan mereka siap pasang badan jika suatu saat nanti ada yang mengangkat atau mempersoalkan pungutan itu.

Sebelum mengambil kesepakatan itu, ninik mamak sudah membicarakan langsung dengan masyarakat. Pihak penentang kesepakatan bakal disanksi sosial, namun hak asazi masyarakat itu tetap dipenuhi.

Sementara itu, Wali Nagari Lubuak Gadang Timur, Kasri mengatakan, pihaknya tidak memungut biaya sertifikat program PTSL, tetapi pungutan tersebut dilakukan oleh niniak mamak.

Dalam pengurusan sertifikat program PTSL, katanya, pihak nagari cuma memfasilitasi secara administrasi. Sementara, untuk pungutan tidak melibatkan satu pun perangkat nagari.

"Itu murni dilakukan ninik mamak. Pihak nagari sendiri sudah melakukan sosialisasi bersama dengan Forkopimda, bahwa tidak boleh dipungut biaya PTSL," katanya. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Solok Selatan lainnya