Ini Temuan Komisi I DPR RI tentang KPID di Sumbar

AI Mangindo Kayo | Kamis, 11-10-2018 | 19:18 WIB | 245 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Ini Temuan Komisi I DPR RI tentang KPID di Sumbar<p>Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah dan rombongan, berdialog dengan Ketua KPID Sumbar, Afriendi dan jajaran, di aula kantor gubernur Sumbar, Kamis (11/10/2018). Kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ini dalam rangka mencari masukan terkait revisi UU Penyiaran yang tengah mereka bahas. (humas)

VALORAnews -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar, Afriendi mengungkapkan minimnya dukungan pemerintah daerah Sumatera Barat dalam menunjang operasional lembaga yang merupakan amanat dari UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sesuai isi Pasal 9 Ayat 6 UU Penyiaran itu, pengalokasian anggaran merupakan kewajiban pemerintah daerah.

"Kami hanya dapat hibah dari pemerintah daerah. Itupun dialokasikan pada perubahan APBD Sumbar 2018 ini sebesar Rp2 miliar," ungkap Afriendi saat dialog dengan Komisi I DPR RI, di aula kantor gubernur Sumbar, Kamis (11/10/2018).

Menurut Afriendi, hibah pemerintah daerah ini juga membuat KPID periode 2018-2021 yang dilantik 24 Agustus 2018 lalu, tak leluasa bergerak.


"Dana hibah tak bisa dibelanjakan untuk pembelian barang. Hal ini membuat KPID terhalang untuk membeli sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan tugasnya, mengawasi konten lokal dan televisi lokal serta radio," terang Afriendi.

"Untuk kantor KPID, Pemprov Sumbar telah meminjamkan bekas kantor Bakorluh ke kami. Namun, yang ada di situ hanya gedung, sedangkan perangkat meubelair-nya tak ada. Terpaksa kami meminjam lagi ke bagian asset Pemprov Sumbar," terangnya.

"Sudah lah hanya dapat meja bekas yang dikumpulkan dari berbagai unit kerja di Pemprov Sumbar, kursinya juga tak lengkap. Kami juga tak memiliki kursi untuk menjamu tamu yang datang berkunjung," terang Afriendi Kamis sore secara terpisah.

"Untuk mengawasi isi siaran, KPID juga hanya memiliki dua televisi. Itupun hasil pinjaman ke Pemprov. Alhamdulillah, sekarang sudah dapat bantuan dua unit televisi lagi sehingga pengawasan isi siaran bisa lebih diintensifkan lagi," tambahnya.

Walau minim sarana pendukung, Afriendi mengungkapkan, pengawasan isi siaran tetap dilakukan seoptimal mungkin. "Sejak dilantik medio Agustus 2018 lalu, kami sudah mengeluarkan lebih dari empat kali teguran ke beberapa stasiun televisi," ungkapnya. "Kami bersama staf pemantau siaran KPID Sumbar, mengawasi siaran ini 24 jam," tambahnya.

Kendala tak adanya anggaran KPID di APBD, tak lepas dari Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dengan daerah itu, Pemprov Sumbar menyimpulkan KPID tak jadi kewenangan mereka.

Hal ini lah yang jadi dasar bagi pemerintah provinsi, untuk tidak lagi menganggarkan dana kepada KPID. Sebelum PP 18/2016 ini diberlakukan, operasional KPID selalu disediakan melalui APBD.

Agenda kunjungan Komisi I ini dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke KPID Sumatera Barat, dalam rangka dengar pendapat revisi RUU Penyiaran yang tengah dibahas lembaga legislatif itu. "Kunjungan ini untuk mendengarkan aspirasi dan kendala-kendala yang dihadapi KPID Sumatera Barat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah saat membuka dialog.

Ditegaskan Asril Hamzah, KPID harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah karena sudah jadi amanat UU Penyiaran. "Kita akan segera menuntaskan revisi UU Penyiaran ini agar persoalan kelembagaan dan keuangan yang dialami KPID hampir seluruh Indonesia, bisa segera terselesaikan," terangnya.

Asril juga meminta dukungan KPI Pusat, untuk memperhatikan KPID di seluruh Indonesia. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya