JaDI Sumbar Dikukuhkan, Sigit: Ayo Kawal Pemilu, Jaga Suara

AI Mangindo Kayo | Senin, 08-04-2019 | 19:14 WIB | 573 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>JaDI Sumbar Dikukuhkan, Sigit: Ayo Kawal Pemilu, Jaga Suara<p>Sekretaris Presidium JaDI Nasional, Sigit Pamungkas menyerahkan Pataka pada HM Mufti Syarfie sebagai Ketua Presidium JaDI Sumbar, saat pengukuhan di aula RRI Padang, Senin (8/4/2019). (humas)

VALORAnews - Potensi mantan penyelenggara pemilu di Indonesia secara kuantitas, mulai dari komisioner pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga panitia adhoc, mencapai angka 7 juta orang setiap periodenya.

"Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) berkomitmen, melakukan pengawalan dan penjagaan suara pada pemilu 2019 ini. Potensi mantan penyelenggara yang besar, memungkinkan JaDI untuk ikut berkontribusi aktif dalam mewujudkan pengawalan dan penjagaan itu," ungkap Sekretaris Presidium Nasional (Presnas) JaDI, Sigit Pamugkas saat jadi keynote speaker diskusi publik sekaligus pelantikan presidium JaDI Sumbar, di aula RRI Padang, Senin (8/4/2019).

Diskusi publik itu bertemakan 'Kawal Pemilu, Jaga Suara demi Kedaulatanmu.' Diskusi ini menampilkan pembicara, Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, Surya Efitrimen (ketua Bawaslu) dan HM Mufti Syarfie (ketua Presidium JaDI Sumbar). Diskusi ini dipandu Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi.


Kontribusi Presnas JaDI dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini, terang Sigit, diwujudkan dalam bentuk pemantauan proses penghitungan suara lalu melakukan rekapitulasi untuk kemudian disajikan ke publik.

"Kita mengajak berbagai lapisan masyarakat, untuk ikut memantau sekaligus mengawal pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 nanti bersama JaDI," terangnya.

Setiap relawan yang ikut berpartisipasi, ungkap dia, nantinya akan mengunduh sertifikat penghitungan suara di TPS beserta form penghitungan suara yang ukuran plano ke akun facebook khusus milik Presnas JaDI.

"Foto itu diunggah ke akun facebook kawal pemilu Presnas JaDI. Kemudian ditabulasi secara nasional. Sampai H-9 pencoblosan pada 17 April 2019 ini, telah terdaftar sebanyak 6.000 orang dari 509 ribuan relawan yang dibutuhkan," ungkap Sigit Pamungkas yang hadir ke Padang bersama Nelson Simanjuntak (anggota Presnas JaDI).

Dikatakan Sigit, rekapitulasi penghitungan suara Presnas JaDI ini, berbasiskan aplikasi di media sosial, facebook. Sementara, rekapitulasi yang dilakukan KPU beserta jajaran di bawahnya, berbasiskan web. Hal serupa juga dilakukan Bawaslu, namun berbasiskan aplikasi yang diunduh melalui playstore yakni Siwaslu.

"Kita terus mengkampanyekan ke seluruh mantan penyelenggara, untuk ikut melakukan pengawasan di TPS. Caranya, foto C1 plano dan sertifikat penghitungan suara lalu diunggah ke akun kawal pemilu melalui kode referral berikut: https://upload.kawalpemilu.org/c/0IFr9Tiy9v," ungkap Sigit.

Pabrikasi Hoaks

Pada pemilu 2019 ini, ungkap Sigit, penyelenggara pemilu periode ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari yang dialami penyelenggara sebelum-sebelumnya.

Salah satunya yakni pabrikasi kabar bohong (hoaks) seiring maraknya pengguna media sosial. Pabrikasi kabar bohong itu mulai dari isu kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos hingga yang terbaru soal audit forensik IT KPU.

"Isu ini tak bisa dipungkiri telah mendelegitimasi keberadaan penyelenggara pemilu. Namun kita bersyukur, berdasarkan hasil penelitian berbagai lembaga survei, tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi ke KPU dan penyelenggara lainnya," ungkap Sigit, anggota KPU RI periode 2012-2017.

Untuk menangkal kabar bohong ini, ungkap Sigit, sebenarnya bisa ditepis dengan memanfaatkan mantan penyelenggara pemilu. Diketahui, disetiap periodenya, penyelenggara ini berlatar belakang profesi yang beragam. Mulai dari ASN, aktivis NGO, guru, dan profesi lainnya.

"Keberadaan JaDI ini merupakan mitra KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum, walaupun tak menutup kemungkinan untuk memberikan kritikan konstruktif dalam penyempuranaan penyelenggaraan," tegasnya.

Sementara, Kepala Kesbang Pol Sumbar, Nazwir yang mewakili gubernur Sumbar membuka diskusi publik ini mengatakan, siap bekerjasama dengan JaDI Sumbar dalam mewujudkan demokratisasi di Ranah Minang.

"Tadi saya sempat berbicang dengan Pak Sigit, akta pendirian dan perizinan lainnya telah lengkap. Kami menunggu untuk didaftarkan ke Kesbangpol provinsi maupun di kabupaten/kota nanti. Setelah itu, banyak hal yang bisa kita mitrakan bersama," ungkap Nazwir.

Pengukuhan JaDI Sumbar ini ditandai dengan pembacaan Piagam Sudirman-Padang. Diberi judul Piagam Sudirman karena pengukuhan ini digelar di aula RRI Padang yang beralamat di Jl Sudirman No 12 Padang.

Isi deklarasi ini yakni, Keadilan, Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menjadi Nilai Utama Demokrasi Indonesia. Kami yang pernah mendidikasikan diri sebagai penyelenggara pemilu di Sumatera Barat menyatakan; terbentuknya Jaringan Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat-JaDI Sumatera Barat. Padang-Senin, 8 April 2019. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya