Pusat Respon Pemekaran Desa di Mentawai

AI Mangindo Kayo | Senin, 08-07-2019 | 15:46 WIB | 61 klik | Kab. Mentawai
<p>Pusat Respon Pemekaran Desa di Mentawai<p>Wagub Sumbar, Nasrul Abit memimpin rapat Pembahasan Kajian Universitas Andalas tentang Rencana Penataan Desa di Kabupaten Mentawai, bersama Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, Universitas Andalas, dan beberapa utusan kementerian terkait lainnya, bersama beberapa OPD dilingkungan Pemprov Sumbar di aula kantor gubernur, Senin (8/7/2019). (humas)

VALORAnews - Pemekaran desa di kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan sebuah keharusan dalam percepatan pembangunan daerah, agar keluar dari kategori daerah tertinggal. Dari tiga kabupaten yang tertinggal di Sumatera Barat, diyakini kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten Solok Selatan telah berhasil keluar dari daerah tertinggal hasil dari penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di 2019 ini.

Hal itu diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit dalam Rapat Pembahasan Kajian Universitas Andalas tentang Rencana Penataan Desa di Kabupaten Mentawai, bersama Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, Universitas Andalas, dan beberapa utusan kementerian terkait lainnya, bersama beberapa OPD dilingkungan Pemprov Sumbar di aula kantor gubernur, Senin (8/7/2019).

Nasrul Abit menyatakan, pemekaran merupakan salah satu cara tepat dalam percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain kondisi geografi daerah yang sulit, juga kehidupan masyarakat yang berkelompok berjauh-jauhan masih belum terjangkau dalam pelayanan kesehatan, pendidikan.


Selain itu juga infrastruktur jalan yang masih belum terbangun juga kondisi masyarakat yang belum terjangkau dalam pelayanan pembangunan daerah karena luas wilayah. "Dengan perlakuan khusus, pemekaran wilayah ini dapat memudahkan percepatan pembangunan Mentawai sejajar dengan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia," ujar Nasrul Abit.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan (PMK), Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan, pada dasarnya pusat bisa memahmi apa yang diajukan oleh Pemkab Kepulauan Mentawai dan Pemprov Sumbar.

"Kami mohon didukung di pusat dan sebenarnya ini keputusan politis saja. Sekecil Singapur saja bisa jadi negara, kalau persyaratan pembentukan desa maka kita cari jalan untuk memenuhinya, yang pertama dibuat skala prioriats desanya," ungkap dia.

"Jelaskan nama desa induknya apa, usulan desanya dan aspek pertimbangnnya seperti geografisnya, pelayanan publiknya, sosiologis, demografi serta antropologi. Harapan saya pada saat dimekarkan, jangan sampai persoalan-persoalan pelayanan publik tidak terlaksana artinya permasalahan pelayanan bisa maksimal," tegasnya.

"Kemudian untuk pelaksanaan pemekarannya berikan argumen yang kuat, alasan dan kondisi realita yang memungkinkan setiap orang perlu dan pentingan pemekaran Desa di Kepulauan Mentawai," ujarnya.

Sementara itu, Prof Helmi dari Universitas Andalas dalam kajiannya menyampaikan, sebenarnya tahun 2012, secara substantif Kepulauan Mentawai cukup luas, akan tetapi penduduk relatif masih sedikit.

Akibat dari luasnya wilayah, pelayanan publik tidak maksimal. "Oleh sebab itu, penataan desa ini bukan hanya dilihat dari pembentukan saja tapi adalah salah satu paket kebijkan publik," terangnya.

"Kenapa pembentukan desa ini penting, bahwa pascagempa kemaren, terjadi perpecahan masyarakat, seperti di pindah dari satu tempat ke tempat lain ini yang mengkibatkan akses pelayanan jauh," urainya.

"Ada 16 desa yang prioritas saat ini perlu dilakukan pemekaran yakni tujuh di Desa Sikakap, sembilan di Desa persiapan Polaga," ungkapnya. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Mentawai lainnya