Dewan Pers Gelar Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019

Publikasikan Tulisan di Medsos, Dewan Pers: Tak Masuk Ranah UU Pers

AI Mangindo Kayo | Kamis, 08-08-2019 | 16:00 WIB | 123 klik | Nasional
<p>Publikasikan Tulisan di Medsos, Dewan Pers: Tak Masuk Ranah UU Pers<p>Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya saat jadi narasumber pada Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilih Presiden 2019 di Padang, Kamis (8/8/2019). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Media massa baik itu cetak, elektronik (radio dan televisi) maupun media daring (online), dinilai publik sebagai pemicu suasana gaduh selama pelaksanaan Pemilu 2019 yang pelaksanaannya serentak antara legislatif dan presiden.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya saat jadi narasumber pada Workshop Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilih Presiden 2019 di Padang, Kamis (8/8/2019). Workshop ini digelar Dewan Pers, dimana Padang jadi daerah pelaksanaan yang ke-25 kalinya.

"Opini publik ini tak lepas dari perilaku sebagian kawan-kawan jurnalis yang mengutip mentah-mentah informasi yang tersebar melalui media sosial seperti whatsapp, line, BBM atau jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain sejenisnya, tanpa melakukan cross check fakta lebih dulu," ungkap Agung.


Selain Agung, workshop ini juga menghadirkan Akademisi FISIP Unand, Emeraldy Chatra dan Yuliandre Darwis (anggota KPI periode 2019-2022) dengan moderator Koresponden The Jakarta Post untuk Sumbar, Syofiardi Bachyul JB.

Menurut Agung, media dan wartawan, juga tak sepenuhnya bisa disalahkan terkait banyaknya berita yang kurang akurat tersebar di ruang publik, terutama pemberitaan yang disajikan media online yang mengutamakan kecepatan penyampaian informasi.

"Praktisi media terutama media online, juga harus terus mengedukasi publik bahwa akurasi pemberitaan dari media online itu akan terus diperbaharui setiap saat. Jadi, harus dilihat juga berita kelanjutannya (berita running-nya)," terang dia.

"Jangan berpedoman pada pemberitaan pertama lalu telah membuat kesimpulan sendiri. Tak boleh itu. Praktisi media online harus terus mengedukasi publik, bahwa akurasi pemberitaannya akan terus diperbaharui seiring perjalanan waktu," tambahnya.

"Praktisi media online juga harus mampu menyajikan berita running, yang mudah diikuti publik keberlanjutannya. Sehingga, pembaca tak terjebak pada informasi yang masih belum akurat," urai Agung.

Selain itu, Agung mewanti-wanti peserta workshop yang terdiri dari jurnalis media cetak, elektronik (televisi dan radio) dan daring (online) di Sumbar, bahwa menulis di jejaring sosial atau media sosial, tak sama dengan menulis di media massa.

"Menulis di media sosial atau jejaring sosial, walau ditulis seorang jurnalis sekalipun, tak masuk dalam ranah UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers," tegasnya.

"Karena jurnalisme di media online berkaitan erat dengan media sosial dan jejaring sosial, maka aktivitas berbagi (share) berita di akun milik perusahaan atau pribadi wartawannya, akan dilindungi UU Pers," tambahnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Nasional lainnya