Dua Nagari di Solsel Dinobatkan jadi Nagari Sadar Hukum

AI Mangindo Kayo | Kamis, 05-09-2019 | 18:32 WIB | 115 klik | Kab. Solok Selatan
<p>Dua Nagari di Solsel Dinobatkan jadi Nagari Sadar Hukum<p>Wabup Solsel, Abdul Rahman foto bersama dengan Wali Nagari Pakan Rabaa di Kec Koto Parik Gadang Diateh serta Nagari Pulakek Koto Baru di Kecamatan Sungai Pagu beserta camat masing-masing, usai menerima medali Anubhawa Sasana Desa di aula gubernuran Sumbar di Padang, Kamis (5/9/2019). (humas)

VALORAnews - Pemkab Solok Selatan beserta dua kenagarian dan dua kecamatan, mendapatkan penghargaan dan medali Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dua nagari di daerah itu jadi nagari sadar hukum.

Kedua nagari tersebut yakni Nagari Pakan Rabaa di Kec Koto Parik Gadang Diateh serta Nagari Pulakek Koto Baru di Kecamatan Sungai Pagu. Medali penghargaan yang sama juga diberikan ke Camat Sungai Pagu dan Camat Koto Parik Gadang Diateh atas pembinaannya terhadap nagari-nagari tersebut.

Pemberian penghargaan ini digelar di aula gubernuran Sumbar di Padang, Kamis (5/9/2019). Penyerahan Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Desa tersebut diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kepala BPHN) Kemenkum&HAM, Prof Benny Riyanto.


Di Sumbar sendiri, pada tahun 2019 ini terpilih 35 Desa/Nagari yang dinobatkan sebagai nagari Sadar Hukum

Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman menyampaikan apresiasinya pada nagari dan yang baru saja diresmikan sebagai Nagari Sadar Hukum tersebut. "Saya ucapkan apresiasi kepada Wali Nagari, masyarakatnya dan juga pihak kecamatan yang telah dipercaya menjadi nagari Sadar Hukum," ungkap dia.

Menurutnya, tidak mudah menjadi predikat desa sadar hukum, dikarenakan adanya beberapa syarat dan penilaian langsung yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham. Ia juga berharap, dua nagari sadar hukum ini dapat dijadikan contoh oleh nagari nagari lain di Solsel.

"Mudah-mudahan, ini menjadi contoh bagi nagari lain. Bbagi nagari yang sudah ditetapkan agar dapat mempertahankan prestasinya. Karena hal tersebut tentu akan dievaluasi setiap tahunnya," ucapnya.

Walinagari Pakan Rabaa, Arpan Ali mengatakan, adanya penghargaan itu menjadi tantangan tersendiri bagi nagari dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum ke depannya. Namun menjadi sesuatu yang juga disyukuri, karena penghargaan itu menandai nagari Pakan Rabaa dinilai memiliki masyarakat yang paham dan taat hukum.

Tipologi masyarakat di nagarinya, terangnya, selalu mengedepankan musyawarah dalam mencari solusi terhadap suatu persoalan. Tidak anarkis dan selalu menjaga kondusifitas nagari.

Terkait Kamtibmas, masyarakat nagari menggalakkan kegiatan ronda malam atau siskamling. Bahkan, katanya, nagari juga sudah membentuk Satuan Keamanan Jorong (Sakejor) tiga tahun lalu yang di SK kan oleh pemerintah nagari.

Keberadaan Sakejor ini pun, katanya, juga sempat mendapat penghargaan oleh Kapolda Sumbar di tahun 2017 lalu. Atas keaktifan satuan membantu menjaga keamanan lingkungan.

Sementara itu, Walinagari Pulakek Kotobaru, Marzinatal mengaku, pihaknya juga intens mengedukasi masyarakat di nagari itu untuk memberi pemahaman akan kesadaran hukum. Menurutnya, Kajian hukum memiliki banyak aspek. Tidak sekadar KUHP. Ada juga undang-undang, Perpres, Permen, Perda dan Pernag. Hukum secara keseluruhan melaksanakan hak dan kewajiban. "Kesadaran ini yang harus diberikan kepada masyarakat," katanya.

Untuk mengedukasi masyarakat di Pulakek Kotobaru seputar hukum lanjutnya, pihaknya telah menjalin kerjasama yang kuat dengan Bhabinsa dan Bhabinkantibmas.

Bahkan, katanya, nagari Pulakek Kotobaru juga tergabung dalam kelompok Sekretariat bersama yang dibentuk oleh Walinagari se kecamatan Sungai Pagu yang berposko di Polsek Sungai Pagu. Keberadaan Sekretariat ini, untuk membahas persoalan hukum yang terjadi di nagari.

"Melalui Sekretariat ini pula, kita menggandeng tokoh masyarakat, ninik mamak dalam mengedukasi, mengajak membina masyarakat agar sadar hukum. Ketika ada kasus hukum muaranya tidak harus pada sanksi atau pidana," katanya.

Sementara itu, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM, Ilhamka Yusid mengatakan, terdapat beberapa kriteria nagari sadar hukum berdasarkan peraturan kepala Badan pembinaan hukum Nasional nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 ttg pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/ kelurahan sadar hukum.

"Di antaranya terkait Pelunasan kewajiban pembayaran PBB, tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan UU No 1 Tahun 1974, angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta beberapa kriteria lainnya," tukasnya. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Solok Selatan lainnya