KI Sumbar Desak Realisasi Ketentuan Pidana UU KIP

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 22-08-2015 | 12:22 WIB | 1309 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>KI Sumbar Desak Realisasi Ketentuan Pidana UU KIP<p>Suasana Rapat Komisi PSI, pada Rakernis KI se-Indonesia di Banten, Sabtu (22/8/2015). (istimewa)

VALORAnews - Rapat Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di arena Rapat Kerja Teknis (Rekernis) Komisi Informasi (KI) se-Indonesia, berlangsung alot. Masing peserta, ingin kesempurnaan aturan, terkait penanganan sengketa informasi publik.

Pimpinan sidang komisi, Komisioner DKI Jakarta Muhamad Dawam, kewalahan menyikapi ide dan masukan dari komisioner KI se-Indonesia.

"Usul dan saran kesempurnaan Peraturan Komisi Informasi dalam rangka revisi Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, harus disertai alasan dan analisa singkat," ujar Dawam, Sabtu (22/8/2015) di Serpong, Banten.


KI Sumbar mengusulkan, kaitan pasal ancaman pidana di UU Keterbukaan Informasi Publik, supaya didetilkan dalam revisi Perki 1/2013.

"Jangan sampai pasal itu ada, tapi sekadar tertulis di lembaran kertas UU. Karena, aplikasinya seperti apa, belum ada aturan teknis dan pelaksanannya. Padahal, ada pasal pemidanaan dan denda (Pasal 51-57 UU KIP) oleh pembuat UU, supaya ada ketegasan dalam keterbukaan informasi publik," ujar Adrian mewakili KI Sumbar di Komisi PSI Rakernis 2015.

Terkait usulan itu, KI Sumbar juga kongret akan membantu KI Pusat, dalam pembahasan draft usulan yang telah disampaikan itu.

"Pimpinan, KI Sumbar siap memberikan kajian dan analisa singkat terkait usulan jabaran pasal pemidanaan di UU KIP," ujar Adrian, seperti dikutip dari siaran pers yang dilansir beberapa saat lalu.

Pasal pemidanaan di UU KIP, sifatnya delik aduan seperti yang diatur Pasal 57 UU KIP.

"Ada banyak ancaman pemidanaan terkait informasi publik, dengan ancaman hukuman satu sampai dua tahun penjara dan denda puluhan juta rupiah," ujar Adrian.

Tapi, sejak UU itu lahir, belum ada satu kasus pun yang diadukan ke penyidik polisi. "Karena belum ada kejelasan dari mana masuknya, kalau sifat pasal pidana informasi publik itu delik aduan," ujar Adrian.

Namun daya kejut pasal itu, bisa diterapkan sampai kapan di UU KIP, juga tidak ada penjelasannya.

"Perlu ada pengaturan tegasnya agar pasal di UU itu tak mubazir adanya," ujar Adrian.

Kalau bisa, kata Adrian, kapan terjadinya pidana informasi publik, apakah setelah melewati putusan majelis komisioner atau lainnya.

"Atau, serta merta ketika masyarakat mengadu ke pihak kepolisian, KI Pusat juga mesti menjajaki pembicaraan dengan Kapolri maupun Kejagung RI," ujar Adrian. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Rantau lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya