Isu Rapat Akbar Pembahasan Kekerasan di Wamena, Mahyeldi Kumpulkan Forkopimda

AI Mangindo Kayo | Rabu, 02-10-2019 | 17:01 WIB | 63 klik | Kota Padang
<p>Isu Rapat Akbar Pembahasan Kekerasan di Wamena, Mahyeldi Kumpulkan Forkopimda<p>Wako Padang, Mahyeldi memimpin rapat bersama pimpinan DPRD dan Forkopimda di salah satu hotel di Padang, Selasa (1/10/2019) malam., dalam rangka menyikapi aneka peristiwa tingkat lokal maupun nasional di Sumbar. (humas)

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait menyatakan siap memastikan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di Kota Padang.

Diketahui, akhir-akhir ini cukup banyak peristiwa yang sempat terjadi khususnya di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini. Mulai dari gangguan kabut asap yang berasal dari beberapa daerah tetangga, sampai kepada aksi unjuk rasa mahasiswa yang sempat diwarnai kericuhan.

Selain itu, aksi kekerasan di Wamena, Provinsi Papua Barat, ikut menambah duka warga Minang. Dari sebanyak 33 korban yang meninggal dunia akibat aksi kekerasan, 10 orang di antaranya warga asal Sumbar.


Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota Padang menggelar rapat khusus bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait di salah satu hotel di Padang, Selasa malam (1/10/2019). Rapat ini dipimpin Wali Kota Padang, Mahyeldi dan diikuti Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, unsur Forkopimda dan stakehoder terkait.

Mahyeldi menyampaikan, perlu sikap dan pemahaman yang sama bersama masyarakat dan Pemerintah Kota Padang dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan ke depan.

"Melalui pertemuan ini, diharapkan masing-masing pihak baik dari TNI/Polri dan unsur terkait lainnya, bisa memiliki pemahaman yang sama dan menyikapi segala sesuatu yang telah dan yang akan terjadi secara baik sesuai standar operasional prosedur (SOP) masing-masing," sebut Mahyeldi didampingi Sekda Padang, Amasrul beserta beberapa pimpinan OPD.

Mahyeldi juga menyoroti aksi unjuk rasa berbagai aliansi mahasiswa di beberapa tempat, terakhir di Kantor DPRD Sumbar pada 25 September lalu. Dalam aksi tersebut banyak terjadi pengrusakan hingga penurunan foto Presiden RI.

"Tentu ini menjadi hal yang perlu kita sikapi secara serius untuk selanjutnya. Karena pada 6 Oktober nanti, kabarnya juga akan ada aksi rapat akbar sekaitan kekerasan di Wamena bertempat di Masjid Raya Sumbar. Maka itu, perlu kita antisipasi agar tidak ada terjadi hal-hal yang tak diinginkan," ujar Mahyeldi.

Atas nama Pemerintah Kota Padang, Mahyeldi pun menyayangkan terjadinya aksi kericuhan unjuk rasa yang terjadi di kantor DPRD Sumbar. Meski aksi yang dilakukan berkaitan dengan agenda-agenda di pemerintah pusat namun yang dihancurkan adalah Kantor DPRD Sumbar.

"Masukan dan saran dalam rapat ini sangat penting bagi kita semua, bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan serta sikap yang kita hadirkan. Sehingga hal yang tak diinginkan tersebut terjadinya di Kota Padang," tukasnya.

Terkait gangguang kabut asap, kata dia, hingga saat ini ia bersyukur sudah mulai berkurang di Kota Padang seiring dari informasi yang beredar sudah ratusan pengusaha penyebab kebakaran lahan hutan yang sudah ditangkap dan diproses hukum.

Begitu pun sekaitan aksi kekerasan di Wamena, Mahyeldi pun meminta pemerintah pusat untuk menangani secara cepat dan serius, sehingga hal itu tak terjadi lagi. Atas kejadian tersebut, ia pun juga menyampaikan Pemerintah Kota Padang bersama stakeholder terkait memastikan rasa aman dan tenteram bagi semua perantau yang tinggal di Kota Padang, termasuk warga Papua.

"Kita berharap, kekerasan di Wamena tidak terjadi lagi dan situasi kembali kondusif. Maka itu kepada pemerintah pusat agar bisa menyikapinya secara baik," imbuhnya. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Metro lainnya
Berita Kota Padang lainnya