Perhutanan Sosial

Hutan Simancuang Solsel jadi Objek Kunjungan 13 Negara

AI Mangindo Kayo | Selasa, 22-10-2019 | 17:32 WIB | 87 klik | Kab. Solok Selatan
<p>Hutan Simancuang Solsel jadi Objek Kunjungan 13 Negara<p>Direktur Jenderal PSKL Kementerian LHK, Bambang Supriyanto bersama Nasrul Abit (Wagub Sumbar) dan Muzni Zakaria (Bupati Solsel), bicara tentang perhutanan masyarakat, di Padang. (humas)

VALORAnews - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Supriyanto mengatakan, program perhutanan sosial membantu mengentaskan kemiskinan karena ada sebuah keadilan akses bagi masyarakat dalam mengelola hutan.

"Dulu kalau masuk hutan saja ditangkap, sekarang malah di fasilitasi," ungkapnya di Padang ketika menghadiri Rapat Kordinasi Direktorat Jendral PSKL bersama Kepala Dinas Kehutanan se-Indonesia, LSM, Akademisi dan undangan lainnya.

Menurutnya, Desa di kawasan hutan meningkatkan pendapatan dapat membuka lapangan pekerjaan.


Pencapaian perhutanan sosial sampai akhir 2019 ditargetkan mencapai 12.7 juta ha namun sampai hari ini baru dicapai 3.5 juta ha atau 28 persen, oleh karena perlu percepatan dalam kontek pemberian akses kepada masyarakat.

Perhutanan sosial bisa dilakukan di tiga tipologi hutan, yaitu hutan lindung, konservasi dan hutan produksi, yang membedakan dalam kontek itu adalah bisnis modalnya.

Kalau di hutan lindung dan konservasi maka orientasi pemanfatannya adalah jasa linkungan non kayu, tapi kalau hutan produksi boleh kayu dan non kayu.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, saat membuka acara menyampaikan, pemerintah sebenarnya telah membuat kebijakan berupa perhutanan sosial, ini merupakan suatu peluang untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Ia menyebutkan, 2,3 Juta Ha di Sumatera Barat, 65 Persen di antaranya merupakan hutan. Pemerintah provinsi Sumatera Barat juga telah mengeluarkan Perda No 52 Tahun 2018 tentang pelaksanaan fasilitasi perhutanan sosial dalam rangka pengelolaan hutan.

Perhutanan sosial di sumbar, ada hutan nagari, hutan kemasyarakatan (kelompok-kelompok) dan hutan kemitraan. Melalui hutan nagari dan kemaysrakatan ini, masyarakat diberikan kemudahan, masyarakat bisa mengambil hasil hutan yang bukan kayu, seperti rotan, madu lebah. Ini kemudahan yang diberikan pemerintah.

Dengan adanya perhutanan sosial maka tidak ada masalah lagi dengan hutan.

Bupati Solok Selatan, H Muzni Zakaria, yang didapuk sebagai salah seorang narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan, Solok Selatan sangat diuntungkan karena 65 dari luas wilayah di Solsel merupakan kawasan hutan.

Masyarakat diperbolehkan mengelola hutan walaupun dengan persyaratan non kayu salah satunya.

"Alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, suatu daerah di Solsel yaitu Simancuang, mendapatkan legal akses izin dari Kementerian di 2011 silam," ujar Muzni yang disebut-sebut sebagai salah seorang inisiator Perhutanan Sosial di Sumbar tersebut.

Tahun 2011, 650 Ha hutan di Jorong Simancuang ditetapkan menjadi hutan nagari/desa. Semenjak dapat akses izin maka semangat masyarakat dan pemerintah menjadi meningkat. Sehingga dapat dukungan dari mana-mana. Salah satunya di 2014, Simancuang mendapat kunjungan 13 negara untuk melihat secara langsung pengelolaan hutan di simancuang.

Dengan adanya hutan simancuang, memotivasi nagari lain, hingga sampai saat ini hutan nagari di Solok Selatan menjadi 31.465 Ha di 14 lokasi.

"Kita menargetkan mencapai 100 ribu Ha hutan dapat mendapatkan izin akses pemanfaatan nantinya," terangnya.

Untungnya hutan terjaga dari illegal loging, dan masyarakat dapat memafaatkan hutan dengan baik. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Solok Selatan lainnya