Ini Pandangan Umum Fraksi DPRD Tanahdatar Terhadap Usulan 5 Ranperda

AI Mangindo Kayo | Kamis, 16-01-2020 | 16:10 WIB | 916 klik | Kab. Tanah Datar
<p>Ini Pandangan Umum Fraksi DPRD Tanahdatar Terhadap Usulan 5 Ranperda<p>Wakil Ketua DPRD, Anton Yondra bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra, Suhermen, saat pembukaan paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (15/01/2020). (jhen rahmad/valoranews)

VALORAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar kembali menggelar Rapat Paripurna Sesi I tingkat II dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (15/1/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Anton Yondra yang dihadiri bupati diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Suhermen.
Dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD diawali Fraksi PKS disampaikan Abu Bakar, dilanjutkan fraksi PAN oleh Zulli Rustam, Gerindra oleh Afrizal Dt. Rajo Lenggang.

Kemudian, PPP oleh Zulhadi, Demokrat oleh Eri Hendri, Nasdem oleh Nova Hendria, Perjuangan Golkar Syafrudin Dt. Marajo dan Hanura oleh Wadra Wati.


Dalam penyampaian pemandangan fraksi-fraksi DPRD, umumnya mendukung dan menyampaikan apresiasi terhadap lima Ranperda yang diusulkan, namun tentu juga ada beberapa catatan, masukan dan pertanyaan.

Hampir seluruh fraksi menyampaikan pandangannya agar OPD terkait untuk hearing atau dengar pendapat tokoh dan masyarakat terhadap penamaan nama jalan dan sarana umum.

Kemudian, sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi PDAM Tirta Alami dalam memberi layanan kebutuhan air bagi masyarakat serta kemampuan untuk lakukan inovasi terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat.

Sementara, terkait Perusahaan Umum Tuah Sepakat diminta keterangan tentang bidang usaha yang dilaksanakan, jajaran pengurus serta besar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanahdtar dan hal ini juga dipertanyakan kepada PDAM Tirta Alami.

Dalam Ranperda Aset Daerah, kepada OPD terkait diharapkan menginventarisir apa saja yang menjadi aset serta penggunaan apakah sesuai peruntukan.

Sedangkan Ranperda kesejahteraan sosial perlu diketahui tentang kondisi kesejahteraan sosial di Tanah Datar, langkah-langkah peningkatan dan perhatian terhadap fenomena kehidupan sosial di masyarakat Tanahdatar.

Di samping penyampaian pandangan fraksinya, juru bicara fraksi PPP Zulhadi menyampaikan harapannya, Ranperda yang akan menjadi Perda diharapkan melahirkan produk hukum untuk menata dan mengatur pemerintahan dalam melaksanakan program dan pembangunan di Tanahsatar.

"Harapan kami, akan lahir Peraturan Daerah, terutama dalam 5 (lima) Ranperda ini yang akan menjadikan acuan dan kekuatan hukum pelaksanaan pembangunan, dan diharapkan peraturan jangan tinggal peraturan tanpa langkah konkret dan wujud nyata untuk kesejahteraan masyarakat," sampainya.

Sidang ditutup dengan penyerahan bahan pemandangan fraksi dari Ketua DPRD Rony Dt. Bungsu yang berkesempatan hadir saat penyampaian dari fraksi PPP didampingi Wakil Ketua Anton Yondra kepada Bupati Tanahdatar diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Suhermen. (jen)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Tanah Datar lainnya