APBMI Sumbar Bergerak Batalkan Omnibus Law Ciptaker

AI Mangindo Kayo | Jumat, 28-02-2020 | 18:53 WIB | 294 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>APBMI Sumbar Bergerak Batalkan Omnibus Law Ciptaker<p>Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Barat, HM Tauhid memberikan keterangan pers terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker), Jumat (28/2/2020) di Padang. (istimewa)

VALORAnews - Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Barat, HM Tauhid menilai, keberadaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker), akan membuat para pengusaha dan pekerja dibidang bongkar muat makin terjepit.

"Kita kecewa atas regulasi ini. Karena, jelas-jelas tidak menunjukkan keberpihakan pada warga negara yang berusaha di sektor pelabuhan. Terlebih, APBMI juga tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU itu," ungkap Tauhid didampingi pengurus lainnya, Jumat (28/2/2020).

Tauhid meminta, sejumlah pasal di dalam Omnibus Law Ciptaker ini ditinjau kembali. Khususnya pasal 91, berkenaan dengan syarat harus Badan Usaha BUP yang boleh menjalankan Usaha di Pelabuhan. "Untuk jadi BUP, syaratnya tidak mampu dipenuhi perusahaan swasta yang sudah dulu ada dan beroperasi di pelabuhan," terangnya.


Tauhid dan pengurus APBMI Sumbar menilai, Omnibus Law Ciptaker ini akan mematikan para pengusaha PBM di pelabuhan karena syarat tersebut seperti akal-akalan pihak tertentu dalam membunuh bidang usaha ini.

"Ini sama juga membunuh kami, padahal dalam Pidato Presiden Jokowi pada Rapimnas Kadin di Bali, ditegaskan bahwa BUMN dan pemerintah akan mendahulukan perusahaan swasta untuk bekerja seluas-luasnya," tegas Tauhid.

Dikatakan Tauhid, APBMI Sumbar bersama pengurus di tingkat provinsi se-Indonesia, akan terus berjuang untuk membatalkan Omnibus Law Ciptaker ini jadi UU. "Beleid terbaru ini akan berdampak buruk pada ribuan jiwa yang mencari nafkah pada bidang usaha PBM ini," tegasnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Bisnis lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya