Berlaku Pukul 00.00 Nanti Malam

Harga Bensin Turun jadi Rp7.600 per Liter

AI Mangindo Kayo | Rabu, 31-12-2014 | 05:42 WIB | 1104 klik | Nasional
<p>Harga Bensin Turun jadi Rp7.600 per Liter<p>Antrian pengendara motor di SPBU Khatib Sulaiman Padang, saat kenaikan harga BBM, beberapa waktu lal

VALORAnews - Menteri Koordinator, Sofyan Djalil didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menggelar konferensi pers tentang Kebijakan BBM Bersubsidi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (31/12/2014) pada pukul 9.30 WIB.

Dalam konferensi pers tersebut, Sofyan Djalil sebagaimana dikutip dalam laman www.ekon.go.id menyatakan, kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap fluktuatif minyak dunia dan bentuk mekanisme penetapan harga BBM oleh pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.


Penetapan harga BBM ini didasarkan pada prinsip konsistensi upaya merealisasikan postur APBN yang lebih sehat dan produktif dengan mengarahkan subsidi secara lebih tepat sasaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong persaingan sehat baik antardaerah maupun antarpelaku bisnis, memperkuat Pertamina dan Pengusaha SPBU dengan memberi margin lebih agar dapat meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan daya saing, serta mendorong efisiensi penyediaan BBM dengan tetap memberikan peluang Pertamina sebagai tuan rumah di negeri sendiri untuk jangka panjang.

Adapun penetapan kebijakan ini didasarkan pada Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tekait Pasal 28 Undang-undang Migas dan PP No. 30 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "harga bahan bakr minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah". Dengan dasar itu, Pemerintah membagi bahan bakar minyak (BBM) ke dalam 3 kategori:

1. BBM Tertentu, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebgai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

2. BBM Khusus Penugasan, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau dioleh dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

3. BBM Umum, yakni bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu (di luar angka 1 dan 2 di atas) dan tidak diberikan subsidi.

Dengan formula penetapan harga eceran BBM yang melibatkan komponen 1) Harga Dasar, 2) Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKP, 4) Besaran Subsidi, 5) Margin Badan Usaha dan 6) Biaya Distribusi dan Penyimpanan, maka Pemerintah memberlakukan harga jenis BBM Tertentu, yakni Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,- per liter dan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 7.250,- per liter di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia per 1 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB.

Sedangkan untuk jenis BBM Khusus Penugasan, yakni Bensin RON 88 sebesar Rp 7.600,- per liter (untuk wilayah luar Jawa, Sumatera dan Bali) dan jenis BBM Umum (non-subsidi) sebesar Rp 7.600,- (untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Bali).

Untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi ini, pemerintah akan melakukan evaluasi setiap bulannya. Sedangkan untuk merealisasikan kompetisi yang sehat di antara pelaku usaha, pemerintah juga telah menetapkan harga eceran terendah dan tertinggi yang perhitungannya ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah PPN dan PBBKB dengan pembatasan margin badan usaha paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 10% dari harga dasar.

Di akhir pemaparannya, Menteri Koodinator Bidang Perkonomian, Sofyan Djalil dan segenap menteri yang mendampingi menegaskan bahwa pemerintah menerima dengan baik dan mengapresiasi semua rekomendasi yang masuk, termasuk usulan terkait pengalihan dari RON 88 ke RON 92. (rel)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Rantau lainnya
Berita Nasional lainnya