Sikapi Konflik Parpol

Husni: KPU Berpedoman pada Asas Legal Formal

AI Mangindo Kayo | Selasa, 27-01-2015 | 12:28 WIB | 1618 klik | Nasional
<p>Husni: KPU Berpedoman pada Asas Legal Formal<p>Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik berdiskusi ringan dengan tokoh Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Sumbar,

VALORAnews - Setelah menerima kunjungan pengurus DPP PPP kubu Djan Faridz, Jumat (23/1/2015), giliran pengurus DPP PPP kubu Romahurmuziy menyambangi kantor KPU RI, Selasa (27/1/2015). Problem yang disampaikan kubu Romahurmuziy kepada KPU RI tak jauh berbeda dengan pokok masalah yang disampaikan kubu Djan Faridz.

Kubu Romahurmuziy menyampaikan dinamika yang terjadi di internal PPP dan proses penyelesaian yang tengah berjalan baik lewat islah maupun proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang menerima kunjungan DPP PPP kubu Romahurmuziy menyatakan, KPU bersikap netral terhadap dinamika yang terjadi di internal partai politik.


KPU, kata Husni, berharap segala dinamika partai dapat terselesaikan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal calon untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2015.

Sesuai rencana tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2015 yang tengah disiapkan KPU, pendaftaran bakal calon akan dibuka pada 26 Februari 2015.

"Kami berharap sebelum pendaftaran bakal calon, konflik di internal partai sudah dapat terselesaikan. Kepengurusan parpol dari pusat hingga daerah tidak ada lagi yang ganda, semuanya sudah tunggal. Ini akan mempermudah KPU dalam mengelola tahapan," ujarnya.

Husni mengatakan, konflik di internal partai politik otomatis akan berdampak pada kinerja KPU dalam mengelola pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2015. Dalam Pilkada, kata Husni, keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik yang kepengurusannya ganda seringkali dipersoalkan.

Sejumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjalani persidangan kode etik dan diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena bermasalah pada tahap pencalonan.

Meski KPU akan menghadapi situasi yang cukup berat dan sulit dengan adanya konflik internal partai, Husni memastikan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2015 tidak akan terganggu.

"Konflik yang terjadi di internal partai tidak akan menghentikan tahapan. Kami sudah memprediksi, konflik di internal partai akan berdampak bagi penyelenggara. Karena itu, KPU akan sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan," ujar Husni.

Untuk menentukan status kepengurusan yang berhak mewakili partai politik pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Tahun 2015, KPU, tegas Husni akan merujuk pada asas legal formal.

"Otoritas untuk menetapkan keabsahan kepengurusan DPP partai politik itu ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. KPU akan merujuk pada keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," tegas Husni.

Komisioner KPU, Arief Budiman menambahkan, konflik internal partai selain berdampak pada pengelolaan Pilkada seperti tahap pencalonan, juga berpengaruh pada aspek lain seperti pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan DPRD akibat pemecatan dan kegiatan-kegiatan KPU yang melibatkan para stakeholders.

"Ini memang menyulitkan. Untuk kegiatan-kegiatan KPU yang melibatkan stakeholders seperti pengurus partai politik misalnya, kita harus mengundang pengurus yang mana. Untuk itu, kita berharap konflik yang terjadi di internal partai segera berakhir," ujarnya.

Romahurmuziy yang datang ke KPU bersama jajaran pengurusnya mengatakan, kedatangannya ke KPU RI dalam rangka memberikan informasi terkini tentang masalah yang terjadi di internal PPP.

Selain itu, Romahurmuziy juga menyampaikan perubahan nomenklatur pada struktur kepengurusan PPP di tingkat kabupaten/kota dalam muktamar yang digelar di Surabaya. (rel)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Rantau lainnya
Berita Nasional lainnya