Lima Hari Sekolah, Mahyeldi: Dialog Diperlukan

AI Mangindo Kayo | Kamis, 15-06-2017 | 17:23 WIB | 282 klik | Kota Padang

VALORAnews - Kemendikbud merilis Peraturan Menteri (Permendikbud) No 23 Tahun 2017. Terbitnya Permendikbud ini, maka kebijakan sekolah selama lima hari resmi berlaku.

Sesuai Permendikbud tersebut, sekolah berlangsung selama delapan jam sehari. Sekolah tidak lagi sampai Sabtu, tetapi hanya sampai Jumat.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan di kalangan wakil rakyat sekalipun. Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo justeru berharap, perlunya kajian yang matang dan mendalam sebelum diambil keputusan.


"Sebelum diputuskan perlu kajian yang matang dan mendalam," sebut Mahyeldi, kemarin.

Tidak saja kajian yang matang dan mendalam. Mahyeldi menilai, sebelum terbitnya Permendikbud sebenarnya perlu melibatkan seluruh daerah.

"Sebelum diputuskan, pemerintah perlu melibatkan seluruh kabupaten/kota," terang Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan, dengan dialog antara pemerintah bersama kabupaten/kota, akan cukup banyak diperoleh jawaban tentang kesiapan tiap daerah menerapkan sistem atau regulasi baru sekolah.

Sementara, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kebijakan full day school (FDS) lima hari tidak bisa diputuskan saja oleh Mendikbud. Keputusan itu harus melibatkan Presiden Joko Widodo.

"Soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri," tukuk Jusuf Kalla.

Anggota DPR RI, Arzetty Bilbina menilai, akan muncul kekhawatiran jika diberlakukannya kebijakan ini. Anak akan kehilangan waktunya untuk bertemu orangtua.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X, Ferdiansyah meminta kebijakan ini dijadikan opsional. Tidak berlaku wajib bagi sekolah di Indonesia. Karena masih banyak sekolah yang menggunakan shift. "Bagi yang sudah siap silahkan jalan, yang belum jangan dipaksakan," terangnya. (rls/vri)

Berita Pendidikan lainnya
Berita Kota Padang lainnya