Penganugerahan Keterbukaan Informasi akan Digelar di Istana Basa Pagaruyuang

AI Mangindo Kayo | Rabu, 11-10-2017 | 10:21 WIB | 134 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Penganugerahan Keterbukaan Informasi akan Digelar di Istana Basa Pagaruyuang<p>Ilustrasi.

VALORAnews -- Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal mengatakan, acara puncak pengumuman badan publik yang memperoleh penghargaan keterbukaan informasi Badan Publik 2017, akan dilaksanakan di halaman Istano Basa Pagaruyuang di Kota Batusangkar, Kabupaten Tanahdatar. Acara ini akan dihelat minggu pertama Desember 2017.

"Alhamdulillah, Pemkab Tanahdatar menyambut baik dan bersedia bekerjasama dengan Komisi Informasi Sumbar untuk penyelenggaraan acara puncak," ungkap Syamsu Rizal dalam siaran pers yang diterima, Rabu (11/10/2017).

Dikatakan, malam puncak ini akan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi dan atau Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. "Perhelatan Pemeringakatan Badan Publik 2017 di Sumbar ini, juga akan dihadiri Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia," ungkap Syamsu Rizal.


Khusus bagi organisasi perangkat daerah provinsi Sumatera Barat, terang Syamsu Rizal, pemeringkatan badan publik ini bisa jadi acuan bagi gubernur Sumatera Barat, untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan kepala dinas dan kepala biro dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik.

"Keterbukaan informasi publik sekaligus bertujuan sebagai upaya preventif agar pejabat di badan publik tidak terindikasi korupsi," terang dia.

Tuntutan keterbukaan informasi publik, tambah Syamsu Rizal, adalah transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Pejabat yang bersih, tak akan risih dengan keterbukaan informasi publik. Jika ada pejabat yang merasa risih dan kemudian tak merespon kuisioner yang dikirimkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, gubernur Sumatera Barat perlu mengevaluasinya," terang dia.

"Pejabat publik yang tidak patuh dan tidak menjalankan perintah Undang-Undang, sudah seharusnya dicopot dari jabatannya," tegasnya.

Kuisioner

Untuk pemeringkatan 2017 ini, KI Sumbar telah mengirimkan kuisioner ke-391 badan publik yang yang ada di Sumatera Barat. Kuisioner ini, isinya relatif sama dengan dua kali penyelenggaran sebelumnya.

"Kuisioner berisi 25 pertanyaan tentang informasi apa saja yang sudah diumumkan (bobot 25 persen), informasi yang sudah disediakan (bobot 20 persen) dan soal pelayanan informasi (bobot 25 persen), serta pengelolaan dan pendokumentasi informasi publik (bobot 30 persen) oleh badan publik," terang Penanggung Jawab Pemeringkatan Badan Publik 2017 Komisi Informasi Provinsi Sumbar, Sondri Datuak Kayo.

Karena UU No 14 Tahun 2008 sudah diberlakukan sejak 2010, terang Sondri, maka setelah tujuh tahun berjalan, mestinya menjawab 25 pertanyaan itu bukanlah sesuatu yang merepotkan.

Badan Publik yang dikirimi kuisioner yaitu 64 organisasi perangkat daerah provinsi Sumatera Barat, 19 Pemerintah kabupaten/kota, 70 nagari/desa, 37 instansi vertikal, 32 BUMN/BUMD, 20 partai politik, 8 PTN, 91 PTS, 18 PTS Islam, dan 10 SMA, 10 SMK dan 10 MAN.

Pada Senin (9/10/2017), Badan publik yang telah mengembalikan kuisioner yaitu KPU Sumbar, ISI Padangpanjang, Universitas Negeri Padang dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan 387 badan publik yang belum menyerahkan, diingatkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui telepon, agar segera mengembalian kuisioner yang sudah diisi. (kyo)

emzalmi-desri
Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya