BI Siapkan Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sumbar

AI Mangindo Kayo | Senin, 25-12-2017 | 15:12 WIB | 165 klik | Provinsi Sumatera Barat

VALORAnews - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono menegaskan, BI akan terus mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui implementasi blueprint ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, terangnya, bauran kebijakan BI akan tetap berfokus menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.

"Sebagai langkah awal, BI saat ini sedang membangun suatu pilot project berupa pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren," terang Endy pada pertemuan tahunan Bank Indonesia Sumatera Barat, pekan kemarin.

Pertemuan itu untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan serta arah kebijakan Bank Indonesia secara nasional maupun dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.


Pertemuan tahunan ini dihadiri gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, bupati/walikota se-Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, SKPD, perbankan korporasi nonbank, dan akademisi dengan tema 'Memperkuat Momentum.'

Implementasi blueprint ekonomi dan keuangan syariah itu, terangnya, melalui tiga pilar yaitu pendalaman pasar dan penguatan keuangan syariah; pemberdayaan ekonomi syariah dan penguatan riset, asesmen serta edukasi.

Dikatakan Endy, di bidang moneter, penyempurnaan kebijakan antara lain ditempuh melalui perluasan implementasi Giro Wajib Minumum (GWM) rata-rata mencakup GWM Rupiah dan GWM valas bagi bank konvensional maupun syariah.

"BI juga akan terus mengembangkan swap lindung nilai non-dolar AS dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan serta melakukan berbagai penguatan lainnya," terang Endy.

Dikatakan, dalam rangka penguatan kebijakan makroprudensial, BI berfokus pada upaya meningkatkan resiliensi sistem keuangan terhadap potensi risiko sistemik di tengah tantangan dan kompleksitas dinamika sistem keuangan yang ada.

BI juga akan terus melakukan pengembangan UMKM yang diselaraskan dengan pengendalian inflasi dari sisi suplai. Sementara, untuk menjaga stabilitas harga, kebijakan BI dalam mengembangkan UMKM akan diselaraskan dengan upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai antara lain komoditas bawang merah, cabai merah, dan daging sapi.

Di bidang sistem pembayaran, BI akan terus mendukung efisiensi perekonomian dengan mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran ritel domestik dibawah payung Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Sedangkan upaya mendukung berbagai program pemerintah, jelas Endy, BI akan terus melakukan penguatan elektronifikasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola yang baik.

"Untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha dan perlindungan konsumen pada teknologi finansial, BI akan berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan otoritas terkait lainnya dalam mendata serta mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial (Tekfin)," tegas Endy.

Dalam rangka mendukung agenda Gerakan Nasional Non Tunai di wilayah Sumatera Barat, BI sebagai otoritas sistem pembayaran telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan perbankan dalam implementasi elektronifikasi di Sumatera Barat.

"Secara khusus, pada 6 Desember 2017, BI telah menandatangani kerja sama dengan Pertamina Sumbar dan Pemprov untuk mengimplementasikan transaksi non tunai di seluruh SPBU se-Sumatera Barat," ungkapnya. (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Bisnis lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya