30 Koperasi di Solsel Terancam Dibubarkan

AI Mangindo Kayo | Selasa, 26-12-2017 | 20:02 WIB | 167 klik | Kab. Solok Selatan
<p>30 Koperasi di Solsel Terancam Dibubarkan<p>Kepala Bidang Koperasi, Disperindagkop dan UKM Solok Selatan, Azizah Mutia. (diky lesmana/valoranews)

VALORAnews - Sedikitnya ada sekitar 30 dari 136 koperasi di Kabupaten Solok Selatan terancam akan dicabut badan hukumnya serta dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI. Hal ini dilakukan, karena koperasi tersebut sudah tidak aktif lagi menjalankan aktifitasnya.

Kepala Bidang Koperasi, Disperindagkop dan UKM Solsel, Azizah Mutia mengatakan, ada 30 koperasi dari 136 koperasi yang berbadan hukum di Solsel, terindikasi tidak aktif dan telah masuk daftar pembubaran oleh kementerian.

"30 koperasi ini sudah tidak tercatat lagi di Disperindagkop dan UKM Solsel.Ini langsung dikeluarkan sendiri oleh pihak kementerian.30 koperasi ini terindikasi tidak aktif lantaran tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan aktifitas usaha koperasi," katanya.


Secara aturan koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut sudah bisa dicabut badan hukumnya. Selain itu, juga ada yang dipicu karena ketidakjelasan pengurus, anggota, tidak memberikan laporan tahunan dan alasan lainnya.

Sejatinya di Solsel, dari 136 koperasi yang ada, terdapat 70 koperasi yang terancam dibubarkan oleh kementerian. Namun, sejumlah koperasi berhasil dibina kembali oleh instansi daerah terkait, melalui sosialisasi dan pengarahan saat melakukan verifikasi lapangan sesuai petunjuk Kementerian.

Dari 70 koperasi yang dinilai tidak aktif tersebut, ada yang mengaktifkan kembali dan ada pula yang tidak memberikan respon sama sekali saat dilakukan pembinaan.

"Dari 70 koperasi yang tidak aktif ini, 30 koperasi masuk daftar yang dibubarkan, 9 koperasi masih berada dalam pengawasan karena tersangkut dengan dana pemerintah, padahal juga sudah masuk daftar pembubaran. Sisanya memilih aktif kembali melalui pengawasan dan pembinaan," katanya.

Sesuai Tupoksi kewenangan, lanjut Azizah, pihaknya hanya bisa melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada sekaligus melakukan verifikasi terhadap Koperasi yang tidak aktif sebagaimana penilaian pihak Kementerian.Sementara, terkait keputusan dibubarkan atau tidaknya sebuah koperasi ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sendiri.

"Pembubaran Koperasi ini bisa berubah selagi masih berada dalam rentang waktu masa tenggang yang diberikan oleh Kementerian. Tugas kita hanya menindaklanjuti laporan kementerian, memberikan sosialisasi dan melaporkan kembali hasil temuan di lapangan. Setelahnya, tugas kementerian lah yang memutuskan apakah bubar atau tidak," jelasnya.

Di sisi lain, pertumbuhan koperasi sepanjang tahun 2017 ini terdapat penambahan 5 koperasi di Solsel. Lima koperasi itu telah dikeluarkan badan hukumnya oleh kementerian, terdiri dari satu koperasi simpan pinjam dan empat lagi serba usaha.

Datadari Disperindagkop dan UKM Solsel mencatat jumlah koperasi di Solsel yang berbadan hukum saat ini sebanyak 106 unit. Dari jumlah itu, 66 koperasi masih aktif dan 40 koperasi tidak aktif termasuk 9 koperasi yang masih terikat dengan dana bantuan pemerintah.

Ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM RIakan mewajibkan setiap koperasi mempunyai sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Tujuannya, untuk meminimalisir penyalahgunaan badan hukum koperasi oleh oknum atau pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Azizah menyebutkan di Solsel telah ada 25 koperasi yang memiliki sertifikat NIK. Pihaknya mengimbau bagi seluruh koperasi yang ada di Solsel untuk segera mengurus sertifikat tersebut.

"Pentingnya sertifikat ini, karena apapun program dari pemerintah nantinya tidak akan diberikan kepada Koperasi yang tidak memiliki sertifikat NIK. Syarat utama untuk memperoleh sertifikat ini tentunya bagi koperasi yangaktif, melaksanakan RAT tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut," pungkasnya. (dky)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Bisnis lainnya
Berita Kab. Solok Selatan lainnya