• Selasa, 09-12-2014 • 14:42 WIB

Tambahan Penghasilan PNS Ganjal Pengesahan

AI Mangindo Kayo*

*Jurnalis

<p>Tambahan Penghasilan PNS Ganjal Pengesahan<p>

TAMBAHAN penghasilan PNS pemprov Sumbar, jadi salah satu batu sandungan pengesahan RAPBD Sumbar 2015. Lonjakan tambahan penghasilan dengan angka cukup signifikan itu, juga disertai minimnya kajian akademik. Selain itu, juga terdapat kekeliruan dalam penganggaran, sehingga berpotensi cacat secara administrasi.

"Eksekutif mengajukan alokasi tambahan penghasilan PNS Pemprov menjadi sebesar Rp240 miliar lebih pada RAPBD 2015 nanti. Mulai dari kepala daerah, pejabat eselon I, II, III dan IV hingga staf biasa, dapat tambahan penghasilan dengan nominal bervariasi. Kita bukannya tak setuju, tapi terdapat kesalahan fatal dalam pengadministrasian usulan anggaran itu," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, Afrizal di Padang, Senin (8/12/2014).

Ditegaskan Afrizal, mengacu Permendagri No 37 Tahun 2014 tentang Penyusunan APBD 2015 disebutkan, penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, sesuai amanat Pasal 63 Ayat (2) PP No 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya, terang Afrizal, ditetapkan lebih dulu dengan peraturan kepala daerah.


"Saat pembahasan RAPBD 2015, saya mempertanyakan apakah tambahan penghasilan ini telah masuk dalam nota kesepakatan KUA-PPA 2015. Oleh pimpinan rapat waktu itu, Arkadius Dt Intan Bano yang juga wakil ketua DPRD Sumbar, disebutkan telah masuk kemudian diiyakan perwakilan TAPD yang diwakili Asisten I dan Kepala BPKD Setdaprov Sumbar," ungkap Afrizal.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat tak menampik, tambahan penghasilan PNS pemprov ini jadi salah satu batu sandungan pengesahan RAPBD 2015. "Saya belum bisa berkomentar banyak, karena lagi dibahas," ujarnya.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP, Albert Hendra Lukman mengatakan, TAPD tak bisa memberi kepastian ke DPRD, terkait legalitas pengajuan tambahan penghasilan ini. "Kesepakatan KUA-PPA 2015 itu, disahkan anggota DPRD periode sebelumnya. TAPD tak bisa memberikan bukti, bahwa Pergub itu lebih dulu dibuat dibanding KUA-PPA," ungkap Albert.

"Kita sebenarnya tak alergi dengan terjadinya penambahan penghasilan PNS. Cuma, kita tak menginginkan terjadinya pelanggaran dalam penganggarannya," tambah anggota DPRD Dapil Sumbar I itu.

Langgar Permendagri

Mengacu Permendagri 37/2014 itu, terang Afrizal, anggota DPRD dari Dapil I Sumbar ini, Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Sumbar ini diterbitkan pada 21 Oktober 2014. Sementara, Nota Kesepakatan KUA-PPA Sumbar 2015, ditandatangani medio Agustus 2014.

"Ini kan sudah terbalik namanya. Aturannya, pergub lebih dulu, baru dialokasikan dalam KUA-PPA," ungkap Afrizal yang duduk di komisi III DPRD Sumbar itu.

Berlarutnya pembahasan tambahan penghasilan ini, tak dipungkiri Afrizal, menyebabkan penundaan pengesahan RAPBD Sumbar 2015 hingga tiga kali. Awalnya, APBD Sumbar itu akan disahkan pada 21 November lalu digeser ke 24 November lalu diundur lagi pada 27 November. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar akhirnya mengagendakan ulang penetapan RAPBD Sumbar 2015 ini pada 15 Desember nanti.

"Kita masih terus membahas persoalan ini secara intensif. Kita terus berusaha mencari titik temunya dengan TAPD, agar nantinya kita tidak melanggar aturan. Secara pribadi, saya mengusulkan agar tambahan penghasilan PNS itu, disamakan saja nominalnya dengan periode 2013 lalu," harap Afrizal.

Dirincikan Afrizal, pada 2015 nanti, pejabat eselon I/b di pemprov Sumbar, akan mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp13,2 juta lebih dengan rincian, dasar Rp5,6 juta dan tambahan penghasilan Rp7,67 juta . Kemudian, asisten dengan eselon II/a (total Rp11,5 juta lebih), kepala dinas dengan eselon II/b (Rp10,4 juta lebih), ajudan/sespri dengan eselon II/b (Rp11,5 juta).

Kemudian, pimpinan SKPD dengan eselon III/a (Rp7,204 juta), Kabid/Sekretaris dengan eselon III/a (Rp5,42 juta). Selanjutnya, Kasi dengan eselon III/b (Rp4,73 juta). Untuk pejabat eselon IV/a terdiri dari dua jenis penghasilan yang tergantung pada beban kerja yakni Rp2,392 juta dan Rp3,816 juta.

Pejabat eselon I itu ada satu orang yakni sekdaprov, pejabat eselon II (55 orang), pejabat eselon III (322 orang) dan pejabat eselon IV (805 orang). Total pegawai pemprov sebanyak 8 ribu orang lebih. Tambahan penghasilan yang diterima pejabat pemprov yang jumlahnya sekitar 1.137 orang itu, ungkap Afrizal, bakal menikmati tambahan penghasilan selama setahun sebesar Rp73 miliar lebih.

"Sisanya, oleh PNS biasa dengan tambahan penghasilan bervariasi, mulai dari Rp900 ribu, Rp1,7 juta, Rp2,5 juta dan Rp3,5 juta," terang mantan ketua DPRD Padang 2009-2014 itu.

RAPBD Sumbar 2015 direncanakan sebesar Rp4,150 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diestimasikan sebesar Rp1,7 triliun lebih. Sementara, belanja daerah yang terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp1,7 triliun dan Belanja Tak Langsung (BTL) sebanyak Rp2,3 trilun dengan pesentase 47: 57 persen.

Tambahan untuk CPNS

Sementara, Assisten II Setdaprov Sumbar, Syafruddin mengatakan, penambahan belanja pegawai di RAPBD Sumbar 2015 itu, bukanlah untuk penambahan pendapatan penghasilan. Namun, lebih disebabkan pengalokasian gaji untuk pegawai rekrutan baru pada 2014 ini. Dimana, saat ini prosesnya masih tengah berlangsung.

"Tidak ada alokasi anggaran untuk penambahan penghasilan pegawai. Yang ada hanya penambahan anggaran untuk pegawai baru yang masih diproses saat ini," terangnya.

Anggaran tersebut, terangnya, telah diakomodir dalam nota kesepakatan KUA-PPA 2015 yang telah disahkan pemerintah dengan DPRD medio Agustus lalu.

Sedangkan anggaran yang diajukan untuk tambahan penghasilan PNS di tahun anggaran 2015 mendatang, masih mengacu pada anggaran 2014 lalu. (*)

Fokus lainnya