Keganjilan Tatakelola Pemerintahan Muncul di Masa Pandemi Covid19, Ini Saran Guru Besar IPDN

AI Mangindo Kayo | Rabu, 29-04-2020 | 16:22 WIB | 228 klik | Nasional
<p>Keganjilan Tatakelola Pemerintahan Muncul di Masa Pandemi Covid19, Ini Saran Guru Besar IPDN<p>Pendiri Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan. (istimewa)

VALORAnews - Pendiri Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan menegaskan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi tugas dan tanggung jawab secara clear cut. Hal itu dapat dipahami secara terang, terang dia, dalam lampiran UU 23/2014 itu.

Hal itu dikatakan Djohermansyah Johan, terkait banyaknya muncul keganjilan dalam tatakelola pemerintahan di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) ini. Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini, mencatat sejumlah keganjilan yang tak perlu terjadi, jika masing-masing memahami pembagian urusan pemerintahan (konkuren) pusat dan daerah di masa bencana nasional non alam seperti Covid 19 ini.

"Prinsipnya, pemerintahan daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Bila terjadi bencana nasional, maka penanggulangannya dipegang pemerintah pusat," terang Pak Djo, demikian Djohermansyah Djohan karib disapa, Rabu (29/4/2020).


Bahkan secara spesifik, urai dia, ditegaskan bahwa pemerintah pusat mengurus penyediaan kebutuhan dasar korban, utamanya sembako.

"Pemerintahan daerah posisinya memberi dukungan penuh dengan segenap fund and forces. Kasih sembako, cegah penularan, fasilitasi pengobatan hingga penyediaan tempat pemakaman," terangnya.

Pak Djo kemudian mengurai sejumlah keganjilan dalam tatakelola pemerintaha, yang sempat muncul ke ruang publik beberapa waktu terakhir. Seperti, ada menteri membuat kebijakan yang tidak sinkron dengan menteri terkait lain.

Kemudian, ada gubernur yang membuat kebijakan, tapi tidak diterima bupati atau wali kota di daerah yang dipimpinnya itu. Lalu, juga ada bupati memarahi menteri serta tak ketinggalan pula, kepala desa marah-marah pada gubernurnya.

Agar terwujudnya kecepatan bertindak di kejadian luar biasa (KLB) non bencana alam ini, Pak Djo menyarankan, perlunya dibangun suatu garis komando yang efektif dari presiden, gubernur, bupati/wali kota, camat, kades/lurah, kadus hingga RW dan RT.

"Baiknya, ini di lead langsung oleh presiden," tegasnya.

Kemudian, dia menyarankan pemerintah, untuk fokus memberikan bantuan sembako plus uang --kalau ada-- pada para korban terdampak dengan berbasis data dari bawah sesuai usulan RT/RW dengan verifikasi pemerintahan daerah.

"Atur proporsi dan jadwal distribusinya, berapa dan kapan bantuan sembako disalurkan dari pusat, pemprov dan dari pemkab/pemko. Jangan sampai saling tunggu," ingatnya.

Lalu, Pak Djo menyarankan, untuk dilakukannya pengendalian penularan secara ketat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disertai sanksi tegas.

"Dengan menjalankan tiga rekomendasi ini, koordinasi dan sinergitas antar level pemerintahan bisa diwujudkan," harap dia. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Rantau lainnya
Berita Nasional lainnya