Seleksi Terbuka Calon Pj Bupati, Donny: Kepala Daerah Tak Bisa Miliki Satu Kompetensi

AI Mangindo Kayo | Selasa, 01-09-2015 | 11:18 WIB | 1864 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Seleksi Terbuka Calon Pj Bupati, Donny: Kepala Daerah Tak Bisa Miliki Satu Kompetensi<p>Pj Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek bersama Hendra Irwan Rahim (ketua DPRD Sumbar), Sugiyono (Kajati Sumbar) dan Hendri Arnis (Wako Padangpanjang) saat menyambut kunjungan kerja Kapolri, Jendral Badrodin Haiti ke Sumbar, Senin (31/8/2015) di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau. Jendral Badrodin akan menjadi Irup pada HUT Polwan ke-67 di Kota Bukittinggi, Selasa (1/9/2015). (humas)

VALORAnews -- Sebanyak 48 orang pejabat setingkat eselon II dengan pangkat IV/b ke atas di Setdaprov Sumbar, menjalani seleksi terbuka calon penjabat bupati, yang digelar mendadak oleh Pj Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek di auditorium Gubernuran, Jalan Sudirman, Kota Padang. Nantinya, enam di antaranya akan dipromosikan jadi Pj bupati di enam kabupaten di Sumbar yang kepala daerahnya mengakhiri jabatan pada pemilihan serentak 2015 ini.

"Kompetensi secara substanstif dan administratif, harus tercermin dari ujian yang sengaja saya gelar secara mendadak itu. Menurut hemat saya, seorang yang akan ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah, tak bisa memiliki satu kompetensi saja. Dia harus lah sosok yang memahami seluruh aspek kepemerintahan. Selain itu, soal attitude (sikap/perilaku) yang baik, juga harus dimiliki calon penjabat itu," ungkap Donny, panggilan akrabnya.

Dikatakan Donny, semakin banyak aturan perundang-undangan yang dirujuk dan dituliskan dalam jawaban, maka skor yang akan diraih para pejabat itu akan semakin tinggi. Ujian terkait pemahaman soal pemerintahan dan manajemen pemerintahan, asas desentraliasi, dekonsentrasi serta tugas perbantuan.


Kemudian, para pejabat dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini juga ditanya tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan serentak. "Saya juga meminta para pejabat itu, membuat makalah singkat berjudul, 'Seandainya Saya jadi Pj bupati atau walikota' dan 'Seandainya Saya tidak Lolos Seleksi.' Semua memang mendadak, agar hasilnya bisa maksimal," ungkap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini.

Seleksi terbuka ini, menurut Donny, sebagai upaya membangun transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pejabat. "Semua pejabat eselon II golongan IVB ke atas memiliki hak dan kesempatan sama mengikuti seleksi terbuka terbatas ini. Saya bersama tim akan menilai secara objektif, tidak didasarkan like and dislike," ujar mantan Kaspuspen Kemendagri ini.

"Mudah-mudahan, ada Pj bupati yang perempuan," tambahnya semberi berharap, pemimpin yang akan dilahirkan dari seleksi ini bisa transformatif dan adaptif, bukan pemimpin bermental penguasa.

Pada pejabat yang dinyatakan lolos diseleksi ini, akan menggantikan kepala daerah di Pesisir Selatan yang berakhir 17 September, Sijunjung (22 September), Tanahdatar (26 September), Padangpariaman (25 Oktober), Agam (26 Oktober) dan Limapuluh Kota (11 November). (vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya