Digelar secara Virtual

JMSI dan Komjen Firli Bahuri Agendakan Diskusi Pencegahan Korupsi di Pilkada Serentak 2020

AI Mangindo Kayo | Minggu, 23-08-2020 | 20:55 WIB | 131 klik | Nasional
<p>JMSI dan Komjen Firli Bahuri Agendakan Diskusi Pencegahan Korupsi di Pilkada Serentak 2020<p>Ketua KPK, Komjen (Pol) Firli Bahuri foto bersama dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa didampingi Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba, Dede Zaki Mubarok (bendahara), Jayanto Arus Adi (Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga) dan staf Sekretariat, Denny N JA, di bilangan Jakarta Selatan, Ahad siang (23/8/2020). (istimewa)

VALORAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sepantasnya mengundang dan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan di tanah air.

"Upaya memberantas praktik korupsi dalam berbagai wujud, sesungguhnya adalah tugas suci semua warga negara. Tanpa terkecuali," ungkap Ketua KPK, Komjen (Pol) Firli Bahuri dalam pertemuan dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa dan jajaran, di bilangan Jakarta Selatan, Ahad siang (23/8/2020).

Dalam pertemuan itu, Teguh didampingi Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba, Dede Zaki Mubarok (bendahara), Jayanto Arus Adi (Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga) dan staf Sekretariat, Denny N JA.


Media massa berbasis internet atau media siber, sebut Firli Bahuri, adalah elemen masyarakat yang amat penting di tengah perubahan landscape komunikasi yang semakin terbuka dan meluas.

"Di era ini media siber adalah alat kampanye yang efektif untuk mendiseminasi program literasi anti korupsi di semua tingkatan masyarakat," ujar Firli Bahuri yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Firli Bahuri pernah menduduki posisi Deputi Penindakan KPK pada periode 2018-2019. Sebagai "orang lama" di KPK, ia memahami semacam dilema di lembaga anti rasuah itu, yakni antara mengedepankan penindakan atau pencegahan.

Menurutnya, yang harus dilakukan KPK sesungguhnya bukan mengedepankan salah satu aspek dan menomorduakan aspek lain. Melainkan, mengerjakan keduanya dengan effort yang sama. Plus, di saat bersamaan juga mendorong agar aspek pendidikan dan kampanye anti korupsi bisa lebih efektif.

Firli Bahuri mengibaratkan KPK seperti kesebelasan sepakbola. Tidak mungkin semua pemain yang diturunkan adalah striker atau penyerang yang berambisi mencetak gol ke gawang lawan. Harus ada pemain-pemain lain yang ditugaskan sebagai pemain bertahan, pemain sayap, pemain gelandang (midfielder), dan tentu penjaga gawang.

"Tidak ada gol yang terjadi dengan sendirinya. Sebuah gol adalah hasil dari kerja tim," ujar Firli.

"Bahkan dukungan penonton sekalipun memiliki kontribusi terhadap performa kesebelasan di lapangan," sambungnya.

Dijelaskan Firli Bahuri, kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pencegahan secara sistematis.

Tugas KPK telah diperbaharui dalam UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Di dalam Point 4 yang berisi perubahan atas Pasal 6 UU 30/2020 disebutkan bahwa, KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam rangka melakukan pencegahan itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu, KPK juga ditugaskan untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sudah barang tentu KPK juga diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bila mencermati bagian ini, sambung Firli Bahuri, dapat dipahamai bahwa tugas KPK di bawah UU 19/2019 semakin penting.

"Penindakan harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pendidikan. Tidak boleh ada satu aspek yang mendahului aspek lainnya. Dan khusus untuk pencegahan, KPK berwenang melibatkan banyak pihak, yang artinya berwenang melakukan pencegahan secara sistemik dan sistematik," kata Firli Bahuri lagi.

"Korupsi dimungkinkan oleh sistem yang buruk. Maka dari itu, kita harus membenahi sistem yang buruk dan menutup semua pintu yang dapat memancing pihak-pihak tertentu melakukan korupsi," tambahnya.

Dalam kaitan tugas yang semakin berat inilah, Firli Bahuri merasa berkewajiban melibatkan organisasi perusahaan media siber. Dia yakin kolaborasi dengan JMSI akan bermakna positif dan konstruktif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Ekosistem Pers Profesional

Dalam kesempatan pertemuan itu, Teguh Santosa menjelaskan bahwa, JMSI dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, oleh pemilik media siber dari 21 daerah.

Sementara, Munas I yang dibuka Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto diselenggarakan dari 23-29 Juni 2020 secara virtual, serta dicatat MURI sebagai forum organisasi tertinggi secara virtual pertama yang diselenggarakan organisasi media. JMSI telah berada di 29 provinsi.

Teguh mengatakan, JMSI didirikan untuk ikut menciptakan ekosistem pers nasional yang profesional.

"Kami berdiri untuk membantu perusahaan anggota kami menjadi perusahaan media siber yang profesional sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ada beberapa syarat kunci, seperti memiliki badan hukum pers, memiliki penanggung jawab yang sudah mengantongi kartu kompetensi Wartawan Utama, memiliki alamat yang jelas, juga tentu saja menghormati kode etik jurnalistik dan sebagainya," ujar Teguh Santosa.

Teguh Santosa juga mengundang Firli Bahuri berbicara di forum diskusi JMSI yang akan diselenggarakan secara virtual dalam waktu dekat. Dialog tersebut akan diikuti pengurus JMSI baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah, serta wartawan dari media yang tergabung dengan JMSI.

Undangan ini disambut baik Firli Bahuri. Salah satu hal yang akan dibicarakan dalam dialog nanti, katanya, adalah upaya bersama mencegah korupsi di arena pilkada serentak.

Firli Bahuri meminta agar waktu penyelenggaraan dialog virtual dapat segera dikordinasikan dengan pihaknya. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Rantau lainnya
Berita Nasional lainnya