Pelanggar Protokol Kesehatan Covid19 di Tanahdatar akan Didenda atau Kerja Sosial

AI Mangindo Kayo | Selasa, 08-09-2020 | 14:03 WIB | 205 klik | Kab. Tanah Datar
<p>Pelanggar Protokol Kesehatan Covid19 di Tanahdatar akan Didenda atau Kerja Sosial<p>Kasat Pol PP dan Damkar Setdakab Tanahdatar, Yusnen berkoordinasi dengan Forkopimda dan unit kerja terkait, menindaklanjuti Perbup Tanahdatar No 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan Corona Virus Disease 2019, Selasa (8/9/2020). (jheni rahmad/valoranews)

VALORAnews - Pemkab Tanahdatar menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahanCorona Virus Disease2019 (Covid-19). Dalam Perbup tersebut, berisikan tentang penegasan agar protokol kesehatan Covid19 dijalankan. Bagi pelanggarnya, akan diberikan sanksi.

Kepala Satuan (Kasat) Pol PP dan Damkar Setdakab Tanahdatar, Yusnen mengatakan, Perbup tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease2019.

Kemudian, Instruksi Mendagri No 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perda dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease2019.


"Telah dikeluarkan Perbup Tanahdatar No 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahanCorona Virus Disease2019. Ditandatangani Bupati, 31 Agustus 2020," sebut Yusnen, Selasa (8/9/2020).

Dalam Perbup itu, jelas Yusnen yang didampingi Kasi Penegakan Perda, Elfiardi, yang jadi subyek adalah pengaturan tentang perorangan, pelaku usaha, pengelola atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (perkantoran, tempat kerja, usaha dan industri, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, terminal, transportasi umum, toko dan pasar, warung makan sejenisnya, dan tempat wisata, dan lain-lain yang bersifat memungkinkan adanya kerumunan masa).

Pada subyek perorangan itu, sebut Yusnen, berkewajiban mematuhi aturan seperti memakai masker, mencuci tangan, pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan untuk subyek pelaku usaha, wajib menjalankan memakai masker bagi pengelola, karyawan dan pengunjung. Sosialisasi, edukasi melalui media informasi tentang pencegahan Covid19. Penyediaan sarana cuci tangan. Upaya identifikasi atau pemantauan kesehatan bagi yang beraktivitas di lingkungan kerja. Upaya pengaturan jarak dan disinfektan secara berkala.

"Jadi, aturan ini diharapkan benar-benar dijalankan. Karena, saat realisasi nanti akan langsung diberikan sanksi administratif," tegas Yusnen.

Untuk sanksi perorangan, jelas Yusnen, akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga kerja sosial, atau denda administratif sebesar Rp100 ribu. Kerja sosial diberikan apabila terjadi pelanggaran waktu razia gabungan.

"Bagi perorangan yang tidak menyetorkan denda administratif paling lama 7 hari setelah ditetapkan petugas, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik," tegas Yusnen.

Sementara, untuk pelaku usaha disamping sanksi di atas apabila tidak mengindahkan akan dikenai sanksi berupa penghentian sementara operasional usaha, pencabutan izin usaha, denda administratif bagi pelaku usaha adalah Rp150 ribu.

Pelaku usaha yang tidak menyetorkan denda administrasi paling lama 7 hari sejak ditetapkan petugas maka dikenai sanksi penghentian sementara operasional usaha. Ppencabutan izin diberikan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi penghentian sementara. Denda dibayarkan ke rekening kas daerah melalui Bank kas Umum daerah dalam hal ini Bank Nagari.

Yusnen menjelaskan, sebelum sanksi administrasi atau kerja sosial diterapkan, dalam Perbup ini diatur adanya sosialisasi selama 30 hari setelah Perbup ini ditetapkan.

"Selama masa sosialisasi, Satpol PP sudah bisa melakukan teguran lisan dan tertulis. Bupati menugaskan Dinkes, Diskominfo, Satpol PP Damkar dan Kecamatan untuk melakukan sosialisasi," sebutnya.

Dalam hal penertiban, Perbup menugaskan Satpol PP berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait, TNI dan Polri serta Gugus Tugas Daerah/Satuan Tugas Daerah. Dalam pelaksanaan sosialisasi, juga dilibatkan Forkopimda, dan peran aktif masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat. (jen)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Tanah Datar lainnya