Bappeda Agam Telah Susun Konsep Penanganan

Satu dari 6 Bayi Lahir di Agam Potensial Stunting, Robi: Penanganan Memerlukan Kolaborasi

AI Mangindo Kayo | Rabu, 09-09-2020 | 18:09 WIB | 287 klik | Kab. Agam
<p>Satu dari 6 Bayi Lahir di Agam Potensial Stunting, Robi: Penanganan Memerlukan Kolaborasi<p>Tangkapan layar peserta diskusi tentang stunting yang digelar Jemari Sakato bersama Bappeda Agam dan OPD terkait, Rabu (9/9/2020).

VALORAnews - Direktur Jemari Sakato, Robi Syafwar menegaskan, Kabupaten Agam memiliki prevalensi kasus stunting secara rata-rata sebesar 15 persen.

"Angka ini mengartikan, seorang dari enam bayi yang lahir di Kabupaten Agam, potensial stunting," ungkap Robi saat diskusi dalam jaringan (daring) yang diinisiasi Jemari Sakato bersama Bappeda serta OPD terkait di Setdakab Agam, Rabu (9/9/2020).

Sementara, Kepala Bappeda Agam, Welfizar mengatakan, tanah Luhak Agam ini telah ditetapkan sebagai salah satu Lokasi Prioritas Penurunan Stunting berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.


Dikatakan Welfizar, stunting disebabkan beberapa faktor antara lain, Imunisasi tidak lengkap, pengaruh anggota keluarga yang merokok, faktor asupan gizi saat riwayat ibu hamil, adanya penyakit penyerta anak dan ibu, sanitasi atau ketersediaan Air Minum dan Jamban Sehat serta faktor Kecacingan.

"Meskipun ditetapkan sebagai daerah lokus untuk 2021, kita akan tetap memulai penangannya dari sekarang, setidaknya dari sisi perencanaan dengan mengikuti alur dan tahapan perencanaan daerah yang berlaku," tegas Welfizar.

Diskusi yang dimoderatori pengurus Jemari Sakato, Wahyu Hamdika ini dihadiri beberapa OPD terkait di Kabupaten Agam. OPD yang dihadirkan Bappeda, sangat relevan dengan faktor-faktor penyebab yang disampaikan Welfizar dalam presentasinya.

Antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kasubag Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan serta Dinas Pertanian Hortikultura Perkebunan.

Tidak Bisa Parsial

Sementara, Robi menilai, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua faktor penyebab yang disampaikan Bappeda Agam, pada dasarnya adalah tanggung jawab berbagai pihak termasuk masyarakat.

"Pengelolaan secara parsial atau sendiri-sendiri tidak akan mampu memberikan pengaruh terhadap laju pertambahan stunting. Karena, semua penyebab tersebut saling berkontribusi pada stunting itu sendiri," tegas Robi yang juga pemateri dalam diskusi tersebut.

Banyak hal yang berhasil digali dari diskusi yang berjalan lebih kurang 2,5 jam tersebut. Jemari Sakato menawarkan konsep untuk kolaborasi berbagai pihak yang semestinya bertanggungjawab dalam gerakan ini.

Peserta diskusi mengambil pengalaman agenda peluncuran Gesit Rancak (Gerakan Penurunan Stunting Terpadu Rakyat Nagari se-Kecamatan Malalak) pada Agustus 2020 lalu, yang bisa didorong sebagai piloting di tingkat kabupaten.

"Artinya, semua OPD terkait memberikan perhatian dengan percontohan ini dari sekarang. Harapannya adalah penerapan Gerakan yang sudah diputuskan oleh Kementrian PPN/Kepala Bappenas di 2021, tidak lagi harus dimulai dari nol. Setidaknya, penerapan 2021 bisa dalam bentuk replikasi jika Kabupaten Agam menindaklanjuti piloting dalam APBD Perubahan 2020," ungkap dia.

Poin penting yang mesti dijadikan catatan dari diskusi ini adalah sasaran yang ingin dicapai dari konsep tawaran Jemari Sakato. Konsep ini diharapkan dapat membangun dan mengembangkan kolaborasi antar dinas/lembaga untuk memperkuat pencegahan dan penanganan stunting.

Selain itu, diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan hak anak, peningkatan keselamatan ibu dan bayi baru lahir berbasis keluarga. Yang paling penting adalah mengedepankan dan memaduserasikan inisiatif dan potensi daya lokal (Agam Madani) serta agenda Rumah Desa Sehat yang digagas dalam program P3MD.

"Pengelolaan program secara kolaboratif, juga akan sangat mendorong optimalisasi peran dan fungsi Pemerintah Kecamatan terutama fungsi koordinasi. Praktek yang sudah dimulai oleh Kecamatan Malalak menjadi sangat penting untuk dijadikan pembelajaran," terangnya.

Meskipun masih terkendala dengan masalah teknis, urai dia, namun setidaknya hal ini menjadi pengingat bagi semua pihak. Pengalaman fasilitasi diskusi multi-stakeholder di Kecamatan Malalak beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa berbagai pihak sudah bekerja untuk isu ini. Namun, persoalan utamanya adalah sinergi dan kolaborasi yang belum terbangun.

"Konsep kolaborasi dan jika memungkinkan melahirkan inovasi inilah yang ditawarkan Jemari Sakato melalui program Gesit Manis (Gerakan Penanggulangan Stunting Terpadu - Kabupaten Agam Madani Sejahtera)," ujar Nuwirman, salah seorang pendiri Jemari Sakato.

Jemari Sakato merupakan lembaga nirlaba yang telah bekerja diberbagai wilayah di Sumatera Barat dan dibeberapa wilayah lainnya di Indonesia. Jemari Sakato memiliki kompetensi utama, yaitu riset aksi, advokasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, monitoring dan evaluasi untuk pelayanan publik, dan fasilitasi efektif.

Keempat kompetensi ini digunakan oleh untuk mewujudkan visi lembaga dalam mencapai masyarakat yang lebih baik. Gerakan Penanganan stunting menjadi salah satu mandat tata kelola yang mesti didorong oleh Jemari Sakato dengan berbagai stakeholder.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Agam lainnya