Pengaduan Fauzan Haviz ke Bawaslu Bukittinggi Ditolak, Ini Sebabnya

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 26-09-2020 | 17:14 WIB | 285 klik | Kota Bukittinggi
<p>Pengaduan Fauzan Haviz ke Bawaslu Bukittinggi Ditolak, Ini Sebabnya<p>Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Hariyadi menerima kedatangan Fauzan Hafiz di kantornya, Jumat (25/9/2020) malam. Kedatangan Fauzan terkait pengusulan calon wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi oleh PAN bersama PKB dan Partai Nasdem. (hamriadi/valoranews)

VALORAnews - Fauzan Haviz mengadukan DPP PAN, PAN Sumbar dan KPU Bukittinggi ke Bawaslu atas dugaan terjadinya sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pelaporan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu, Jumat (27/9/2020) malam. Pengaduan jelang tengah malam ini, ditolak Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Hariyadi.

"Merujuk petunjuk teknis laporan sengketa Pilkada, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan ke Bawaslu pada hari dan jam kerja," ungkap Ruzi pada Fauzan yang didampingi pengacaranya.

Ruzi kemudian menyarankan Fauzan memasukan laporan pada hari dan jam kerja. "Sesuai aturan, pelaporan bisa disampaikan paling lambat 3 hari pascapenetapan peserta calon wali kota dan wakil wali kota. Pelaporan di hari terakhir, Bawaslu menerima laporan hingga pukul 00.00 WIB," ungkapnya.


Diketahui, KPU Bukittinggi telah menetapkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi pada pemilihan serentak 2020 pada Rabu (23/9/2020). Kemudian, pada Kamis (24/9/2020) dilanjutkan dengan pengundian nomor urut.

Ruzi menjelaskan, Sabtu dan Ahad, tidak dihitung sebagai hari kerja. "Karena Fauzan Haviz memasukan laporan di hari kedua, kita bukan menolak hanya saja tidak di jadwal jam kerja lagi, lantaran sudah larut malam datang ke Bawaslu," terangya.

"Kita sarankan, melapor kembali dihari berikutnya. Menyusul Sabtu dan Minggu tidak masuk dalam jam kerja, pada hari Senin (28/92020), bersangkutan dapat melaporkan kembali ke Bawaslu dan bakal kami terima, tentu terlebih dulu mempelajarinya," tambah Ruzi.

Fauzan merasa, dirinya adalah pengurus PAN Bukittingi yang sah. Sikapnya ini dilandaskan pada putusan Mahkamah Partai PAN No: 0009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018. Salah satu butir keputusan mahkamah partai itu menyatakan, Rahmi Brisma bukan lah ketua PAN Bukittinggi.

Keputusan ini kemudian diperkuat putusan Makamah Agung (MA) No: 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019 yang memenangkan Fauzan Haviz sebagai pengurus sah PAN Bukittinggi.

Pada pemilihan serentak 2020, PAN bersama PKB dan Partai Nasdem mengusulkan Irwandi dan David Chalik sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi. Koalisi PAN yang meraih tiga kursi pada Pemilu 2019 lalu, PKB (1 kursi) dan Partai Nasdem (2 kursi), telah dinyatakan KPU Bukittinggi memenuhi ambang batas pengusulan sebesar 20 persen dari kursi parlemen (25 kursi) atau 5 kursi.

Untuk PAN sendiri, Irwandi dan David Chalik ini diusulkan Rahmi Bisma sebagai Ketua PAN Bukittinggi. Diterimanya pengusulan ini lah, yang memantik kekecewaan Fauzan Haviz. Terlebih, Fauzan menilai, dirinya telah melayangkan surat peringatan hingga dua kali ke KPU Bukittinggi, sebelum masa pendaftaran calon dibuka pada 4-6 September 2020 lalu.

"Pengusulan Irwandi dan David Chalik oleh PAN, PKB dan Partai Nasdem perlu dikaji lagi. Dasar itu lah, pelaporan ke Bawaslu Bukittinggi ini," kata Fauzan. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Metro lainnya
Berita Kota Bukittinggi lainnya