Etika Penyelenggara Pemilu Melekat 24 Jam, Prof Muhammad: Jaga Kepercayaan Publik

AI Mangindo Kayo | Selasa, 29-09-2020 | 22:56 WIB | 121 klik | Nasional
<p>Etika Penyelenggara Pemilu Melekat 24 Jam, Prof Muhammad: Jaga Kepercayaan Publik<p>Ketua DKPP RI, Prof Muhammad paparkan tentang pentingnya penegekan etika oleh penyelenggara pemilu saat temu ramah dengan wartawan di Kota Padang pada iven bertajuk Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, Selasa (29/9/2020) malam. Hadir puluhan wartawan media cetak, elektronik dan siber. (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof Muhammad menegaskan, etika itu penekanannya lebih pada persoalan patut dan tidak patut. Karenanya, etika penyelenggara pemilu itu harus melekat sepanjang waktu. Tak berbatas pada jam kerja semata.

Hal itu ditegaskan Prof Muhammad saat menggelar temu ramah dengan wartawan di Kota Padang pada iven bertajuk Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, Selasa (29/9/2020) malam. Hadir puluhan wartawan media cetak, elektronik dan siber di Padang.

"Peradilan etik ini dimaksudkan untuk memastikan penyelenggara Pemilu, masih layak dalam komunitas tersebut. DKPP bukan lah 'algojo' yang akan menghabisi karir seseorang. Bukan pula untuk menakut-nakuti atau menghalangi kreatifitas penyelenggara Pemilu. DKPP itu hadir untuk menjaga kehormatan penyelenggara sebagaimana namanya," ungkap Prof Muhammad.


Menurut dia, kepercayaan publik merupakan taruhan terbesar penyelenggara pemilu. Dia kemudian mencontohkan pelanggaran etika tersebab hanya ngopi bareng penyelenggara pemilu dengan para pihak terkait kepemiluan.

"Kita (DKPP-red) bisa saja percaya, seorang penyelenggara yang ngobrol bareng dengan politisi itu, sebatas perbincangan biasa. Terlebih, terjadi di ruang publik dan secara bersama-sama," tegasnya.

"Tapi, persepsi publik terhadap peristiwa tidak bisa dibatasi. Apa iya sekadar ngobrol biasa. Karenanya, etika itu harus melekat pada penyelenggara sepanjang waktu selama masa jabatan," tambah Prof Muhammad.

Komitmen DKPP untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, jelas dia, tercermin dari berbagai keputusan yang dihasilkan selama ini. Secara statistik, terang dia, jika dilihat dari jumlah aduan yang masuk, lebih banyak kasus yang di-dismiss (dihentikan-red).

Jika dilihat secara jumlah putusan, tambahnya, jauh lebih banyak yang sifatnya direhabilitasi daripada dihukum atau diberhentikan. "DKPP komit untuk mendidik daripada menghukum," tutur Prof Muhammad.

Berdasarkan fakta itu, Prof Muhammad meminta penyelenggara pemilu, untuk tidak takut-takut pada lembaga yang dipimpinnya itu. Karena, DKPP ini hakikatnya adalah sahabat penyelenggara.

"Jika ada yang mencoba mencari-cari kelemahan penyelenggara pemilu lalu melaporkannya telah melanggar etik, maka jika DKPP yakin tidak ada faktanya, maka DKPP akan jadi terdepan untuk memastikan dan menjaga nama baik penyelenggara," tegasnya.

Prof Muhammad kemudian menyitir pendapat mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD yang menyatakan, pelanggaran etika itu tidak selalu bersalah secara hukum positif. Akan tetapi, pelanggaran hukum (pidana), bisa dipastikan sudah secara secara etika.

"Prof Mahfud MD mengatakan, hukum itu berlayar di samudera etika. Karenanya, penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya selalu mematuhi kode etik. Tak bisa sekadar menyatakan taat pada 12 asas penyelenggara yang meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas," terangnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Nasional lainnya