Pengaduan Etik ke DKPP Melonjak Pascapenetapan Pasangan Calon

AI Mangindo Kayo | Selasa, 29-09-2020 | 23:36 WIB | 168 klik | Nasional
<p>Pengaduan Etik ke DKPP Melonjak Pascapenetapan Pasangan Calon<p>Ketua DKPP RI, Prof Muhammad pada wartawan saat iven Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, Selasa (29/9/2020) malam. Hadir puluhan wartawan media cetak, elektronik dan siber di Padang. (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Jumlah pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, melonjak tajam pascatahapan penetapan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan serentak 2020.

"Untuk hari Selasa (29/9/2020) ini saja, masuk 32 pengaduan ke DKPP. Telah lebih dari 500 aduan ke DKPP untuk periode pemilihan serentak 2020 ini saja" ungkap Ketua DKPP RI, Prof Muhammad pada wartawan saat iven Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, Selasa (29/9/2020) malam. Hadir puluhan wartawan media cetak, elektronik dan siber di Padang.

Ditegaskan Prof Muhammad, untuk mewujudkan semangat keterbukaan, mayoritas persidangan di DKPP juga dilaksanakan secara terbuka, kecuali persidangan yang terkait dengan kasus asusila. Karena banyaknya pengaduan, DKPP RI kemudian mengklasifikasi kasus sesuai tingkatan.


Potensi Terus Meningkat

Menurut Prof Muhammad, setelah tahapan penetapan pasangan calon di pemilihan serentak 2020, tak tertutup kemungkinan, jumlah aduan akan terus bertambah. Karena, suhu politik akan terus memanas hingga selesainya tahapan pencoblosan pada 9 Desember 2020 nanti.

"Tak seluruh pengaduan itu akan jalani persidangan di DKPP RI. Kita sudah melimpahkan sebagian kewenangan ke daerah sesuai dengan tingkatan. Tujuannya, agar seluruh aduan bisa diselesaikan sesuai aturan yang ada. Untuk itu, DKPP membentuk tim pemeriksa daerah (TPD) guna melaksanakan pelimpahan kewenangan itu," ungkap dia.

Keberadaan TPD diatur dalam Pasal 164 dan 459 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keanggotaan TPD berasal dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi serta tokoh masyarakat. Jumlahnya sebanyak enam orang, masing-masing dua orang dari setiap perwakilan. Masa tugas selama dua tahun.

Sementara, dalam Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019 disebutkan, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU provinsi atau KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditegaskan Prof Muhammad, DKPP berkomitmen untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Hal itu bisa direfleksikan dari berbagai keputusan yang dihasilkan selama ini. Secara statistik, terang dia, jika dilihat dari jumlah aduan yang masuk, lebih banyak kasus yang di-dismiss (dihentikan-red).

Jika dilihat secara jumlah putusan, tambahnya, jauh lebih banyak yang sifatnya direhabilitasi daripada dihukum atau diberhentikan. "DKPP komit untuk mendidik daripada menghukum," tutur Prof Muhammad.

Berdasarkan fakta itu, Prof Muhammad meminta penyelenggara pemilu, untuk tidak takut dan khawatir terhadap lembaga yang dipimpinnya itu. Karena, DKPP ini hakikatnya adalah sahabat penyelenggara.

"Jika ada yang mencoba mencari-cari kelemahan penyelenggara pemilu lalu melaporkannya telah melanggar etik, maka jika DKPP yakin tidak ada faktanya, maka DKPP akan jadi terdepan untuk memastikan dan menjaga nama baik penyelenggara," tegasnya.

Prof Muhammad kemudian menyitir pendapat mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD yang menyatakan, pelanggaran etika itu tidak selalu bersalah secara hukum positif. Akan tetapi, pelanggaran hukum (pidana), bisa dipastikan sudah salah secara etika.

"Prof Mahfud MD mengatakan, hukum itu berlayar di samudera etika. Karenanya, penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya selalu mematuhi kode etik. Tak bisa sekadar menyatakan taat pada 12 asas penyelenggara yang meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas," terangnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Rantau lainnya
Berita Nasional lainnya