Tim Advokasi Ramlan Datangi Bawaslu Bukittinggi, Ruzi: Konsultasikan Kata Dabiah

AI Mangindo Kayo | Kamis, 22-10-2020 | 22:45 WIB | 5363 klik | Kota Bukittinggi
<p>Tim Advokasi Ramlan Datangi Bawaslu Bukittinggi, Ruzi: Konsultasikan Kata Dabiah<p>Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi, Ruzi Hariyadi. (istimewa)

VALORAnews - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi, Ruzi Hariyadi mengatakan, tim advokasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi nomor urut 1, Ramlan Nurmatias-Syahrizal, telah mendatangi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye, Senin (19/10/2020).

Menurut Ruzi, tim advokasi pasangan petahana itu bertandang ke Bawaslu, bermaksud untuk melaporkan Paslon nomor urut 2, Erman Safar-Marfendi atas dugaan pelanggaran kampanye. Pelanggaran itu terkait dengan kata 'dabiah' (semblih-red) yang ditenggarai sempat dilontarkan kubu Erman Safar-Marfendi saat berkampanye. Namun, apakah kata 'dabiah' tersebut ditunjukkan ke Paslon nomor urut 1, masih misteri.

"Sejak kedatangan tim advokasi Paslon nomor urut 1, Senin (19/10/2020), hingga saat ini, Kamis (22/10/2020), Bawaslu Bukittinggi belum menerima laporan resmi yang teregistrasi," ungkap Ruzi didampingi Eri Vatria (anggota Bawaslu Bukittinggi), Kamis (22/10/2020).


Dikatakan, kedatangan tim advokasi pasangan nomor urut 1 pada Senin (19/10/2020), berniat akan melaporkan Paslon nomor urut 2 terkait kata 'dabiah' saat mereka berkampanye di Pasar Atas.

"Mungkin, sifatnya konsultasi dulu, terutama soal tata cara pelaporan. Karena sampai ini, belum masuk laporan yang disertai barang bukti. Atau barang kali, tim advokasi masih mengumpulkan bukti-bukti terlebih dulu. Pada intinya, Bawaslu siap menerima laporan," katanya.

Menurut Ruzi, sepanjang laporan dari tim advokasi nomor urut 1 memenuhi unsur, Bawaslu akan memprosesnya. Jika saat memasukkan laporan, ada yang kurang atau tidak lengkap, Bawaslu tidak akan meregister laporan tersebut. "Jika lengkap, baru Bawaslu akan meregisternya," ungkap dia.

"Bila mana dalam pelaporan tersebut ada dugaan administrasi atau kode etik, nanti Bawaslu yang memutuskan sah atau tidak. Kalau, melanggar peraturan perundangan yang lain, langsung dilimpahkan ke pihak terkait yang berwenang tanpa diregister," ucapnya.

Dikatakan Ruzi, sekarang ada sedikit perbedaan dengan yang dulu. Dimana dulu itu, jika melanggar peraturan perundang-undangan langsung diregister, dikaji dan baru diteruskan ke lembaga terkait yang berwenang.

"Peraturan sekarang, jika melanggar peraturan perundang-undangan yang lain sudah ketahuan, tanpa diregister langsung dilimpahkan ke lembaga terkait," ucapnya.

Ia menyampaikan, jika proses pelaporan tim advokasi nomor urut 1 ternyata ada unsur pidana pemilu, Bawaslu akan diproses dengan sentra Gakumdu, setelah dilakukan pengkajian dan verifikasi.

"Kalau ada unsur terpenuhi, kalau pidana tentu berproses ke pengadilan yaitu penyidikan dan penuntutan di persidangan. Kalau sampai kepidana, akan berpengaruh terhadap pencalonan, bisa membatalkan paslon," tutur Ruzi.

Disampaikan, jika hanya pelanggaran administrasi, Bawaslu akan memberikan rekomendasi ke KPU. Nantinya, KPU yang menentukan sanksinya terhadap Paslon.

Menurut Ruzi, dirinya sudah melihat rekaman video kampanye Erman Safar-Marfendi yang terdapat kata 'dabiah-'nya. Bahkan, video itu telah beredar secara luas di sejumlah platform media sosial. Hanya saja, sebut Ruzi, video beredar tersebut, kata 'dabiah' tersebut tak ada ditujukan pada salah satu paslon.

Video kampanye paslon urut 2 dengan suara sorakan "dabiah" beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 3 menit 44 detik tersebut, paslon urut 2 dan tim juga melakukan adegan gerakan tangan mengasah pisau dan tim kampanye mengiringi kalimat "dabiah" berulang-ulang.

Kunjugan tim advokasi Paslon nomor urut1 ini, setidaknya menandai makin mendidihnya suhu politik di Kota Bukittinggi jelang pemilihan serentak, 9 Desember 2020 nanti. Aksi lapor melaporkan pasangan calon maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bukittinggi, sudah mewarnai pesta demokrasi sekali lima tahunan ini.

Jika benar adanya, Deklarasi Kampanye Damai digelar KPU Bukittinggi, Rabu (14/10/2020), jelas telah tercoreng. Hakikat kampanye damai sebagaimana Ketua KPU Kota Bukittinggi, Heldo Aura sampaikan, merupakan kampanye yang nyaman serta tidak adanya gesekan antar pasangan calon. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Metro lainnya
Berita Kota Bukittinggi lainnya