Bawaslu dan KPU Bukittinggi akan Jalani Sidang DKPP Selasa Besok, Ini Sebabnya

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 24-10-2020 | 21:29 WIB | 273 klik | Kota Bukittinggi
<p>Bawaslu dan KPU Bukittinggi akan Jalani Sidang DKPP Selasa Besok, Ini Sebabnya<p>Pasangan calon dari jalur perseorangan, Martias Tanjung dan Taufik Dt Nan Laweh, saat menyerahkan dukungan masyarakat pada KPU Bukittinggi, pada tahapan pendaftaran bakal calon dari jalur perseorangan, beberapa waktu lalu. (hamriadi/valoranews)

VALORAnews - Bawaslu dan KPU Kota Bukittinggi, kembali berusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusul diterimanya pengaduan Martias Tanjung-Taufik Dt Nan Laweh oleh lembaga peradilan etik penyelenggara pemilihan umum ini.

Laporan Martias-Taufik ini terkait dengan digagalkannya pasangan dari jalur perseorangan ini jadi salah satu kontestas pemilihan serentak 2020.

"Alhamdulillah, laporan kami ditinjaklajuti DKPP. Pada Selasa (27/10/2020), kami akan memenuhi panggilan guna mengikuti sidang yang digelar di Padang," ujar Taufik Dt Nan Laweh kepada wartawan di Bukittinggi, Sabtu (24/10/2020).


Sebagaimana surat DKPP RI No: 1030/PS.DKPP/SET.04/X/2020, ditandatangani sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno tertanggal 20 Oktober 2020, disebutkan, berdasarkan pengaduan nomor 107-P/L-DKPP/1X/ 2020, yang diregistrasi dengan perkara nomor 100/-PKE-DKPP/X/2020, memanggil Martias Tanjung dan Kiki Lia Evinta Saputri sebagai pengadu atau pelapor.

Awal perkara sampai ke DKPP bermula dari penyerahan syarat dukungan calon perseorangan pada 23 Juli 2020. Martias-Taufik yang maju dari jalur perseorangan, menyerahkan syarat sebanyak 8.250 lembar dukungan.

Setelah menjalani proses verifikasi faktual oleh KPU dan jajaran, hanya 854 lembar dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Pasangan ini akhirnya dinyatakan gagal memenuhi ambang batas jumlah dukungan yang ditetapkan KPU Bukitinggi sebanyak 8.145.

Merasa digagalkan KPU ikut kontestan di pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Bukittinggi pada pemilihan serentak 2020, lantaran tidak diterimanya syarat dukungan mereka, pasangan ini lalu mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bukittinggi dengan nomor: 001/LP/PW/Kota/03.02/VII/ 2020.

Setelah laporan diproses Bawaslu, yang selanjutnya telah digelar beberapa sidang musyawarah sengketa, keputusan atau jawaban dari Bawaslu tidak sesuai harapan Paslon tersebut. Selain itu, jawaban dari Bawaslu Bukittinggi atas pengaduan mereka itu, disampaikan secara lisan pula.

Tidak puas dengan putusan Bawaslu Bukittinggi tersebut, akhirnya paslon ini mengajukan laporan ke DKPP. Setelah laporan diterima DKPP, hasilnya dilakukan pemanggilan kepada teradu, yakni Bawaslu dan KPU Bukittinggi.

Dalam surat panggilan DKPP, tertulis nama para terlapor atau teradu dari unsur KPU Bukittinggi yaitu, Heldo Aura selaku ketua. Selanjutnya ada nama Yasrul, Benny Azis, Donny Saputra dan Zulwida Rahmayeni, sebagai anggota KPU Bukittinggi.

Sedangkan terlapor lain yang dipanggil ada dari unsur Bawaslu Bukittinggi, yaitu Ruzi Haryadi sebagai ketua, Evi Vatria dan Asneli Warni sebagai anggota Bawaslu.

Menurut Taufik, tindak lanjut dari pemanggilan KPU dan Bawaslu oleh DKPP, telah membuktikan pihaknya berada di jalur yang benar.

"Jika laporan tidak memenuhi unsur formil, tentunya tidak akan direspon, hingga sampai ke pemanggilan KPU dan Bawaslu," sebut Taufik.

"Harapan saya begitu. Sebelum proses pemanggilan dikeluarkan, tentu DKPP terlebih dulu telah menganalisa bukti dan data yang kami lampirkan saat melapor," ucap Taufik yang juga Ketua PC Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) itu.

Sebelum ini, KPU dan Bawaslu telah juga berurusan dengan DKPP akibat laporan Fauzan Haviz, karena KPU dan Bawaslu Bukittinggi tidak mengakui kepengurusan Fauzan Haviz saat pendaftaran calon anggota legislatif pada Pileg 2019. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Metro lainnya
Berita Kota Bukittinggi lainnya