14 Ribu Warga Sumbar Terdata di Sipelada sebagai Pelanggar Prokes Covid19

AI Mangindo Kayo | Jumat, 27-11-2020 | 11:13 WIB | 90 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>14 Ribu Warga Sumbar Terdata di Sipelada sebagai Pelanggar Prokes Covid19<p>Petugas mencatat data pelanggar protokol kesehatan Covid19 yang melewati ruas Jl Sudirman Kota Padangpanjang, Kamis (26/11/2020) sore. Razia ini digelar Tim Provinsi Sumbar yang bertujuan untuk menegakan Perda No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). (humas)

VALORAnews - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Barat mencatat, 14.000 orang lebih pelanggar protokol kesehatan (Prokes) Covid19 telah terdata terhitung sejak Perda No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) diberlakukan pada 10 Oktober 2020 lalu.

"Sebanyak 12 ribu orang lebih mendapatkan sanksi kerja sosial dan kurang lebih 2.800 orang memilih membayar denda sebesar Rp100 ribu," terang Kepala Satpol PP Sumbar, Dedy Diantolani, disela-sela penertiban di Pasar Kuliner Padangpanjang, Kamis (26/11/2020) malam.

Ditegaskan Dedy, dengan diberlakukannya Perda AKB ini, bukan berarti Satpol PP berharap sebanyak-banyaknya warga akan diberikan sanksi. "Kita ingin orang betul-betul sadar, menjalankan protokol kesehatan. Edukasi akan terus kita berikan," ujarnya.


Perda AKB Sumatera Barat ini, telah disetujui Mendagri dengan nomor registrasi 6-124/2020. Kemudian, juga telah dimasukan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187.

Perda AKB ini mengatur penerapan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi, cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya, wajib menggunakan masker di luar rumah dan menjaga jarak fisik.

Selanjutnya, menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif Covid19.

Kemudian, Perda juga mewajibkan pelaku usaha melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat, menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses, melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung yang datang ke tempat usaha. Mewajibkan pengunjung masker, memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol.

Selanjutnya, tentang kedisiplinan menggunakan masker. Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 meter dan mencegah kerumunan orang.

Perda AKB ini memberi kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.

Perda AKB ini memuat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Yakni kerja sosial, denda sebesar Rp 100 ribu dan sebesar Rp 500 ribu serta, memuat sanksi pidana. Bagi yang tidak mengenakan masker di luar rumah akan dikenakan pidana kurungan selama 2 (dua) hari atau denda paling banyak sebesar Rp 250 ribu.

Terkait ketentuan pidana Perda ini, sifatnya mandatori. Artinya, sudah langsung dapat ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota.

Salah satu beleid yang wajib dipatuhi pelaku usaha yaitu Pasal 102 Ayat 1 Perda No 6 Tahun 2020 setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp15 juta.

Sanksi itu dijatuhkan jika sebelumnya pernah melanggar dan mendapatkan sanksi administrasi. Atau bisa dikatakan sanksi pidana diberikan untuk pelanggaran kedua dan seterusnya.

Untuk mengetahui riwayat para pelanggar protokol kesehatan Covid19 ini, Pemprov Sumbar mengembangkan aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Pelanggar Perda). Dengan aplikasi ini, pelanggar Perda tidak bisa mengelak jika kedapatan kembali melakukan pelanggaran karena semua data telah terekam secara daring dan bisa diakses di mana saja.

Terkait sanksi pidana, Dedy mengatakan prosesnya melewati peradilan cepat dengan melibatkan jaksa dan hakim. Peradilan dilakukan langsung di tempat. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya