KPP Bukittinggi Imbau Wajib Pajak Segera Laporkan SPT 2020

AI Mangindo Kayo | Rabu, 20-01-2021 | 22:29 WIB | 237 klik | Kota Bukittinggi
<p>KPP Bukittinggi Imbau Wajib Pajak Segera Laporkan SPT 2020<p>Kasubag Umum KPP Pratama Bukittinggi, Wismar. (hamriadi/valoranews)

VALORAnews -- Kantor Pajak Pratama (KPP) Bukittinggi mengimbau masyarakat wajib pajak supaya melaporkan SPT tahunan 2020 sebelum jatuh tempo, guna menghindari sanksi administrasi berupa denda.

"Batas akhir pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi 31 Maret 2021, dan DPT tahunan badan 30 April 2021," kata Kasubag Umum KPP Pratama Bukittinggi, Wismar, di Bukittinggi, Rabu (20/1/2021).

Disampaikan, bagi wajib pajak pribadi atau badan, meski tak berpenghasilan diwajibkan melaporkan SPT tahunan.


Wismar menyebutkan, KPP Pratama Bukittinggi membidangi lima wilayah, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut dia, bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan 2020, baik untuk pribadi atau badan akan dikenakan sanksi administrasi.

"Kalau masalah materi isi laporan SPT tahunan tidak benar, akan dilakukan pemeriksaan. Nanti dari pemeriksaan tidak benar, nanti bisa dilakukan penagihan," ucapnya.

Pandemi Covid-19, banyak usaha yang jatuh bangkrut, kata dia, SPT tahunan yang dilaporkan adalah labanya.

"Kalau pribadi atau badan pada masa pandemi merasa mengalami kerugian, tapi kerugian tersebut tidak dikenakan pajak. Wajib badan itu kan pakai pembukuan, kerugian tahun ini bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya," ujarnya.

Ia menegaskan, meski wajib pajak baik pribadi atau badan mengalami kerugian akibat terdampak pandemi Covid-19, laporan SPT tahunan tetap wajib dilaporkan.

'Badan atau pribadi yang mengalami kebangkrutan akibat terdampak Covid 19, dan mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT tahunan, tetap dikenakan saksi administrasi berupa denda," ucapnya.

Ia menyebutkan, denda administrasi akibat keterlambatan, tetap dikenakan denda. Denda setelah terbit tagihan baru bayar.

Disebutkan Wismar, SPT tahunan itu melaporkan kegiatan atau penghasilan. Di SPT badan tersebut ada penghasilan dan biaya. Kalau biaya lebih besar dari pendapatan, artinya rugi dan rugi itu tak dikenakan pajak.

"Keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan untuk pribadi didenda Rp100 dan badan dengan denda Rp1 juta," ungkapnya.

Disampaikan, keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan sehingga kena denda, kendati tidak berpenghasilan wajib pajak tetap diminta membayar denda tersebut.

Pengampunan untuk mereka yang terlambat melaporkan SPT tahunan, kata dia, upaya hukum untuk pengampunan tersebut ada, seperti bisa mengajukan penghapusan sanksi.

"Untuk pengapusan sanksi itu, syaratnya permohonan yang dibuat wajib pajak, melaporkan ke KPP dengan mengasih alasan. Formulirnya ada untuk pengapusan atau pengurangan sanksi administrasi itu," tuturnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Metro lainnya
Berita Kota Bukittinggi lainnya