Hakim MK Putuskan Pemohon PHP Bupati Pesisir Selatan Tidak Miliki Kedudukan Hukum

AI Mangindo Kayo | Rabu, 17-02-2021 | 09:32 WIB | 321 klik | Kab. Pesisir Selatan
<p>Hakim MK Putuskan Pemohon PHP Bupati Pesisir Selatan Tidak Miliki Kedudukan Hukum<p>Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara daring, Selasa (16/02) di Ruang Sidang MK. (humas)

VALORAnews - Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pesisir Selatan yang dibacakan Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menyebutkan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Tidak memiliki kedudukan hukum itu merujuk pada perbedaan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 2.252 suara atau sebesar 1% dari total suara sah. Pemohon dalam perkara ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni dan Hamdanus.

"Perolehan suara Pemohon adalah 86.704 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 128.922 suara. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait 42.848 suara (19,02%) atau lebih dari 2.252 suara," papar Enny pada sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (16/2/2021) pagi.


Terkait adanya ketidakkonsistenan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara yang terdapat pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang terjadi pada 25 TPS di 11 kecamatan, Enny mengungkapkan, persoalan tersebut telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 10-12 Desember 2020.

"Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan PHP di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian," ungkap Enny.

Akhirnya, dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK, Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, Mahkamah menyatakan bahwa Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, tidak dapat diterima.

"Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Anwar di Ruang Sidang Pleno MK.

Sebelumnya, PHP Pilkada Pesisir Selatan dengan Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 ini, diajukan Hendrajoni dan Hamdanus. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 26 Januari 2021, Pasangan calon nomor urut 1 tersebut menduga telah terjadi kesalahan dalam penetapan hasil pemungutan suara oleh Termohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kemudian, terjadi ketidakkonsistenan antara jumlah data pemilih dan pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara. Karena cacat tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Mahkamah dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Kab. Pesisir Selatan lainnya