Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan

Gubernur Sumbar Dukung Alih Kelola Program PNPM Mandiri Perkotaan

AI Mangindo Kayo | Rabu, 22-04-2015 | 15:37 WIB | 2065 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Gubernur Sumbar Dukung Alih Kelola Program PNPM Mandiri Perkotaan<p>Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Suprapto (Kepala Dinas Prasjal Tarkim Sumbar) dan penanggung jawab PNPM Perkotaan, saat membuka Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Sumatera Barat, Senin (20/4/2015). (istimewa)

VALORAnews - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, persoalan besar dan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat adalah, masih tingginya persentase penduduk miskin. Data BPS per September 2014, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 354.738 jiwa (6,89 persen).

"Berdasarkan Rencana Kerja pusat dan Pemprov Sumatera Barat, kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang perlu segera ditangani, khususnya di wilayah perkotaan yang sarat dengan permasalahannya," ungkap Irwan Prayitno dalam pidato sambutannya saat membuka Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Sumatera Barat, Senin (20/4/2015).

Salah satu ciri utama kondisi masyarakat miskin adalah terbatasnya aksesibilitas ke sarana dan prasarana dasar, yang ditandai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan serta dibarengi dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.


Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, menurut Irwan, ternyata belum sepenuhnya dapat menyelesaikan kemiskinan atau mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar stakeholder memandang, permasalahan kemiskinan tersebut hanya pada tataran gejala-gejala kemiskinan yang tampak semata. Sementara, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, budaya.

Berpijak dari kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan dalam menanggulangi kemiskinan dengan berbagai alternatif solusi pemecahan masalah, di antaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM pada dasarnya merupakan Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Program PNPM Mandiri Perkotaan di Sumatera Barat, telah berjalan sektiar delapan tahun. Dana yang dikucurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari berbagai program baik reguler maupun program-program lanjutan sebagai stimulan sebanyak Rp374 miliar lebih.

Terdiri dari APBN sebesar Rp 277 miliar dan Rp97 miliar lebih sebagai bentuk sharing pemerintah kota/kabupaten (APBD). BLM tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan, yang secara garis besar terdiri dari kegiatan fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial.

"Pada 2015 ini, kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Sumatera Barat masih dilaksanakan di 11 kota/kabupaten pada 35 kecamatan dengan 369 kelurahan/nagari," ungkap Irwan. (Baca juga: Sinergisitas jadi Kunci Keberhasilan Prakarsa 100-0-100)

Selain itu, Irwan mengungkapkan, Pemprov Sumbar mendukung sepenuhnya alih kelola program PNPM Mandiri Perkotaan, karena merupakan salah satu instrumen pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan dan merupakan amanat Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dimana, penanggulangan kemiskinan seharusnya merupakan kebijakan dan program bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ungkap Irwan, Indonesia menghadapi tantangan pembangunan permukiman dengan terdapat 37.407 Ha kawasan permukiman kumuh yang tersebar di berbagai perkotaan di tanah air.

Dalam pelayanan air minum, terangnya, saat ini Indonesia hanya mencapai 67,7 persen, sedangkan akses pelayanan terhadap sanitasi baru mencapai 59,7 persen penduduk. "Hal ini masih di bawah dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2020 dan jadi tantangan kita bersama," terangnya.

Menjawab tantangan bidang Cipta Karya tersebut, pemerintah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III periode 2015-2019, mengamanatkan bahwa pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas dan juga mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada 2019.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan Program Prakarsa Permukiman 100-0-100 yaitu program pengembangan permukiman berkelanjutan, dengan mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia," jelas Irwan.

Dikatakan Irwan, Pemprov mengapresiasi pemkab/pemko yang telah mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, dengan mengalokasikan dana sharing kegiatan untuk membantu kelancaran program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya.

"Semoga hasil lokakarya ini dapat mengonsolidasikan peran dan tanggung jawab Pemprov, Pemkab/Pemko dan stakeholders terkait dalam menjaga kesinambungan sinkronisasi kebijakan dan sinergi program penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan serta kesiapan alih kelola program," harap Irwan. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya