Gubernur Terima DIPA 2015 dari Presiden

Dana Desa Capai Rp2,182 T

AI Mangindo Kayo | Selasa, 09-12-2014 | 15:09 WIB | 1399 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Dana Desa Capai Rp2,182 T<p>Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menerima DIPA 2015 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jaka

VALORAnews - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dari Presiden RI Joko Widodo, Senin (8/12/2014) di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan DIPA juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro serta gubernur se-Indonesia.

Untuk Provinsi Sumbar, rekapitulasi alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp17. 216.314.839.753. Sedangkan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2015, untuk Provinsi Sumbar sebesar Rp2.182.128.697.500.

"Dana tersebut dengan rincian Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp142.443. 134.500, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Rp13. 543.257.000), Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp1.221.128. 606.000), Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rp62.731. 100. 000), serta Dana Transfer lainnya (Rp742.282.600. 000)," terang Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, usai menerima DIPA.


Menteri Keuangan RI, Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, keseluruhan kebijakan anggaran transfer ke daerah dan desa tahun 2015, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Tidak hanya itu, juga memerioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan dan pascabencana, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pengalokasian transfer ke daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, juga meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah, menetapkan alokasi dana desa sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui realokasi belanja pemerintah pusat yang berbasis desa.

"Juga untuk mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dan terakhir menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer," terangnya.

Penyerahan DIPA sebagai implementasi dari UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta beberapa UU terkait lainnya, postur dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2015 terdiri dari, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Yogyakarta dan dana transfer lainnya serta dana desa.

Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, DAU, DAK, dialokasikan melalui sistem transfer dari APBN ke APBD dalam satu kesatuan yang utuh. Karena ketiga jenis dana tersebut bersifat saling melengkapi dalam melaksanakan peranannya untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dengan daerah dan ketimpangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah. Dana Otonomi Khusus (DOK) dan dana transfer lainnya dialokasikan dalam rangka melaksanakan UU yang terkait dengan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Papua dan Papua Barat, keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU yang terkait dengan pendidikan nasional.

Sementara dana desa dialokasikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui kabupaten/kota berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2015, sebesar Rp647.04 triliun yang terdiri dari dana perimbangan Rp516,4 triliun, DOK sebesar Rp16,6 triliun, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogjakarta Rp547 miliar, dana transfer lainnya yang terdiri dari tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah (BOS), dana insentif daerah dan dana proyek pemerintah daerah serta desentralisasi jumlahnya Rp104,4 triliun dan dana desa Rp9,06 triliun.

Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa yang telah ditetapkan dalam Perpres No 162 Tahun 2014 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan APBN dan APBD. Dalam rangka pelaksanaan dana transfer ke daerah dan dana desa, akan dilakukan penyaluran dana dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) oleh kuasa pengguna anggaran.

"Mekanisme dan pola penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa ada yang dilakukan secara mingguan, bulanan, triwulanan, tahapan dan juga semesteran, disesuaikan dengan tujuan penggunaan dari masing-masing jenis dana dan pengendalian manajemen kas negara dan kebutuhan kas daerah," tambahnya. (rel)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya