Soal Koreksi APBD Sumbar 2015

Alex: Dipotong karena Tak Pro Publik

AI Mangindo Kayo | Selasa, 06-01-2015 | 18:13 WIB | 1378 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Alex: Dipotong karena Tak Pro Publik<p>Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman

VALORAnews - Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1, Alex Indra Lukman menilai, pemerintah daerah di Sumbar masih belum mampu menyesuaikan diri dengan langgam pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Setidaknya, hal itu dibuktikan dengan signifikannya angka koreksian kegiatan yang telah disusun dalam APBD Sumbar 2015. Mencapai angka Rp1,3 triliun dari total pendapatan daerah sebesar Rp4,2 triliun.

"Kenapa anggaran untuk Bansos dan Hibah yang mau terus dibesar-besarkan alokasinya. Sementara, anggaran dibidang pendidikan yang telah diwajibkan UU Sisdiknas sebesar 20 persen, tak diperhatikan secara serius. Yang dikoreksi pusat itu kan terkait dana yang tak pro publik," ungkap Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (6/1).

Alex yang juga bendahara Fraksi PDIP DPR RI itu mengaku, memahami persoalan kewenangan yang jadi kendala Pemprov untuk ikut mengurus persoalan ditingkat kabupaten/kota. Seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi, tegas Alex, pemerintah daerah tak boleh terhenti berperan mengisi pembangunan, tersebab persoalan kewenangan itu.


"Agar anggaran pendidikan pemprov sebesar 20 persen itu bisa terserap maksimal, salah satunya adalah menjadikan seluruh guru di Sumbar ini jadi pegawai pemprov. Sehingga, anggaran pendidikan pemkab/pemko, bisa lebih difokuskan untuk kegiatan fisik karena masih banyak gedung sekolah kita yang tak representatif dan kekurangan labor," usul Alex.

Begitu juga halnya di bidang kesehatan. Seluruh pegawai bidang medis ini, juga dijadikan pegawai pemprov. "Kita sama memahami, porsi terbesar PNS itu berada di sektor pendidikan dan kesehatan ini. Akibatnya, dana APBD banyak tersedot untuk bayar gaji mereka," terang Alex.

"Dengan memposisikan guru dan paramedis jadi pegawai pemprov, maka porsi APBD sebesar 60 persen untuk belanja publik dan 40 persen untuk belanja pegawai bisa dengan lebih mudah dipenuhi. Sekarang ini, evaluasi anggaran di APBD itu terjadi, karena porsi belanja publik masih rendah di masing-masing daerah," tambah Alex yang juga ketua DPD PDIP Sumbar itu.

Benahi RS Milik Pemprov

Untuk bidang kesehatan, terang Alex, pemprov harus mulai berpikir untuk menjadikan rumah sakit miliknya (RS Saanin di Padang, RSAM di Bukittinggi, RSUD Padangpariaman dan RSUD Solok) bisa melayani masyarakat Sumbar tanpa perlu dirujuk lagi ke RSUP M Djamil yang merupakan milik pemerintah pusat.

"Gubernur harus membuat program terukur, untuk melengkapi rumah sakit milik pemprov, mulai dari sarana prasarana, paramedis hingga kelengkapan dokter spesialisnya. Dengan begitu, penyakit berat sekalipun, bisa ditangani tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit milik pusat. Dampaknya, tentu pada sumbangan PAD dari rumah sakit jadi lebih besar lagi bagi daerah," terang Alex yang duduk di komisi IX (bidang kesehatan) itu.

Informasi yang diperoleh Alex, pendapatan RSUP M Djamil, mencapai angka Rp20 miliar per bulan. Dana sebesar itu, sebagian besarnya merupakan klaim dari peserta JKN yang dikelola BPJS. Jika seluruh pasien JKN bisa dirawat di

Diberitakan, APBD Sumbar 2015 sebesar Rp4,2 triliun. Setelah dievaluasi Kemendagri, terdapat angka koreksi sebesar Rp1,3 triliun. Koreksian ini terkait dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp740 miliar yang kegiatannya masuk dalam kategori tidak boleh dianggarkan APBD.

Sebesar Rp60 miliar masuk dalam kategori anggaran yang perlu dikurangi dan sebesar Rp56 miliar lagi masuk kategori harus disesuaikan kembali serta sejumlah koreksian lainnya. Item APBD sumbar yang dilarang dianggarkan seperti, Hibah/Bansos Rp131 miliar, bantuan khusus Pemkab/Pemko sebesar Rp 129 miliar. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Provinsi Sumatera Barat lainnya