Pilkada Serentak Sumbar 2015

Jadi Calon Cukup Bersedia Mengundurkan Diri

AI Mangindo Kayo | Kamis, 15-01-2015 | 17:19 WIB | 1785 klik | Nasional
<p>Jadi Calon Cukup Bersedia Mengundurkan Diri<p>Warga mendatangi Kantor KPU Sumbar di Jl Pramuka karena tak bisa menggunakan KTP untuk mencoblos saa

VALORAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong format pengajuan bakal calon kepala daerah sama dengan format pengajuan calon kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk membangun konsistensi partai politik dalam berkoalisi, mengajukan kandidat dan menjaga konsistensi pemilih untuk mendapatkan informasi tentang tahapan pencalonan yang dijalankan mulai dari pendaftaran bakal calon, uji publik dan pencalonan. Mekanisme ini juga diyakini dapat menutup celah politik uang pada tahap pencalonan.

Komisioner KPU RI yang membidangi teknis kepemiluan, Hadar Nafis Gumay menyebutkan tahapan pendaftaran bakal calon dengan pencalonan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Untuk itu, KPU mendorong partai politik dan kandidat konsisten dalam mengikuti tahapan pencalonan.

"Sejak awal kita ingin pemilih mendapat informasi yang konsisten terkait dengan tahap pencalonan. Karena itu, ruang kandidat untuk pindah jalur ditutup. Partai politik juga tidak dibenarkan mengajukan calon di luar bakal calon yang diajukan pada tahap uji publik," ujarnya saat rapat koordinasi (rakor) Penyelenggaraan Pilkada antara KPU dengan KPU Provinsi di Jakarta, Rabu (14/1).


Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro menjelaskan sejak pendaftaran bakal calon, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ketentuan jumlah dukungan minimal perolehan kursi 20 persen atau perolehan suara 25 persen. Sementara bakal calon perseorangan wajib menyertakan 5 persen jumlah dukungan dari jumlah minimal yang ditetapkan undang-undang.

"Kewajiban untuk memenuhi sejumlah persyaratan pada tahap pendaftaran bakal calon ini, selain untuk mendorong konsistensi juga mencegah masuknya bakal calon yang tidak serius mengikuti pemilihan," ujarnya.

Mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini menambahkan untuk menjaga konsistensi partai politik atau calon perseorangan, maka pada tahap pencalonan, parpol atau gabungan parpol maupun calon perseorangan tidak dibenarkan pindah jalur.

"Calon yang diusung partai politik pada tahap pendaftaran calon harus berasal dari bakal calon yang diusung pada tahap pendaftaran bakal calon dan telah mengikuti uji publik. Sama halnya dengan bakal calon perseorangan, tidak dapat berpindah menjadi calon dari partai politik pada tahap pencalonan," jelas Juri.

Juri kembali menjelaskan jika koalisi parpol yang terbentuk pada pendaftaran bakal calon bubar menjelang pendaftaran calon, tahapan pencalonan tetap dilanjutkan. "Sepanjang masih ada dua orang calon yang memenuhi persyaratan dukungan, tahapan pencalonan tetap dapat dilanjutkan. Beda ketika koalisi parpol bubar dan calon yang memenuhi persyaratan dukungan hanya tinggal satu orang, maka kita memberi peluang kepada parpol untuk melakukan pendaftaran ulang," terangnya.

Terhadap partai politik yang mengajukan lebih dari satu orang bakal calon saat pendaftaran bakal calon dan mengikuti uji publik, maka kedua bakal calon tersebut akan diberikan surat keterangan sebagai tanda telah mengikuti tahapan uji publik. Namun siapa dari para bakal calon tersebut yang akan diajukan pada tahap pendaftaran merupakan kewenangan partai politik.

"Itu domain partai politik. KPU tidak akan masuk ke dalam urusan internal partai. Yang penting calon yang diajukan parpol adalah calon yang diajukan saat pendaftaran bakal calon untuk mengikuti uji publik," ujar Juri.

Juri Ardiantoro menambahkan sejumlah poin penting pada tahap pencalonan kepala daerah. Meski persyaratan pengajuan bakal calon dan syarat seseorang menjadi bakal calon tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014, rancangan peraturan KPU tetap memuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon untuk mendaftar.

"Syarat seseorang bakal calon yang mendaftar tetap harus ada persyaratan, tetapi lebih ringan dibanding persyaratan untuk menjadi calon," terang Juri.

Juri memberikan contoh bakal calon dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polisi), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat menjadi calon harus mengundurkan diri.

"Tetapi untuk menjadi bakal calon hanya dipersyaratkan membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri," ujarnya. (rel)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Berita Ranah lainnya
Berita Nasional lainnya